Sidoarjo (republikjatim.com) - Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Sidoarjo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bakohumas di ruang Delta Karya Kantor Pemkab Sidorjo, Senin (23/04/2018). Rakor digelar untuk memberikan motivasi pada anggota Bakohumas yang terdiri dari staf humas yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan memanfaatkan forum sebagai bekal informasi.
Selama ini Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) dikenal sebagai wadah untuk memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah NKRI dengan berbagai informasi baik apa yang telah, sedang dan akan pemerintah lakukan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Sidoarjo, Y Siswoyo berharap Rakor ini selain memotivasi anggota, rakor juga menjadi ajang menyebarluaskan informasi tertentu pada lingkungan kerja masing - masing OPD dan masyarakat.
"Saya minta forum ini bisa dapat menjadi sarana untuk menyebarluaskan informasi, penyaluran aspirasi, penyatuan persepsi, pemecahan masalah yang berkembang serta media untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo," terangnya kepada republikjatim.com, Senin (23/04/2018).
Lebih jauh Siswoyo menguraikan anggota Bakohumas Kabupaten Sidoarjo harus mampu memberikan layanan informasi secara aktif pada masyarakat soal program Pemkab Sidoarjo. Selain itu menyediakan informasi hasil pembangunan yang dicapai terutama infrastruktur dan bidang lain yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
"Informasi yang diberikan secara aktif membuat masyarakat mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya. Tujuan akhirnya bisa berperan aktif dalam proses pembangunan daerah," imbuhnya.
Sementara Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi, Diskominfo Pemkab Sidoarjo, Evi Rupitasari menjelaskan soal Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik. Menurutnya, pejabat pengelola komunikasi dan informasi publik yang ada di Pemkab Sidoarjo, memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan narasi tunggal dan menentukan informasi tertentu sebagai informasi yang dikecualikan untuk diakses setiap orang.
"Salah satu prasyarat untuk mengimplementasikan adalah dengan mendorong kerjasama antar semua pejabat humas dan pejabat komunikasi publik. Yang perlu dikembangkan saat ini bagaimana pejabat pengelola komunikasi publik yang ada di OPD dapat menyampaikan informasi berbasis data secara cepat dan tepat," tegasnya.
Sedangkan melalui komunikasi berbasis data yang akurat, kata Evi pasti akan dapat dijamin lebih aman dan meyakinkan masyarakat.
"Ujungnya bisa jadi bahan kebijakan pemerintah terutama untuk analisis kebijakan lintas sektor," tandasnya. Waw
