Sidoarjo (republikjatim.com) - Dalam rangka membangun kesadaran dan kepatuhan pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur II melakukan pendekatan ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk ke pondok pesantren. Bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pamekasan, Kanwil DJP Jawa Timur II mengunjungi Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan, Sumenep di Madura kemarin.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Timur II Takari Yoedaniawati, Kepala Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan Kanwil DJP Jawa Timur II Muhammad Primbang Apriliyanto serta Kepala KPP Pratama Pamekasan Anis Yudiono disambut hangat KH Ahmad Mohammad Tidjani Pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Sumenep.
KH Ahmad Mohammad Tidjani menyampaikan keinginannya agar para ustaz dan santri yang ada di pesantren belajar pajak. Kiai yang memiliki pengaruh cukup besar di wilayah Madura ini juga menyatakan siap bermitra dengan DJP dan akan mendukung program-program DJP.
"Bahkan ke depan, kami berharap Pesantren Al-Amin Prenduan Sumenep bisa turut andil dalam memberikan pemahaman akan pentingnya pajak kepada masyarakat luas," ujarnya kepada republikjatim.com, Jumat (22/04/2022).
Salah satu dukungan itu diwujudkan dengan mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS). KH Ahmad Mohammad Tidjani juga mengajak seluruh masyarakat Madura untuk segera memanfaatkan PPS itu.
"Saya mengikuti PPS sebagai bentuk bakti diri kepada negara. Melalui PPS kita tidak perlu khawatir lagi atas harta yang belum kita laporkan," tegas KH Ahmad Mohammad Tidjani.
Mewakili Kanwil DJP Jawa Timur II, Takari Yoedaniawati sangat mengapresiasi KH Ahmad Mohammad Tidjani atas ikutsertaannya dalam PPS serta keinginan baiknya untuk meningkatkan pemahaman pajak khususnya di lingkungan pondok pesantren. Takari berharap ke depan dapat dilaksanakan kegiatan edukasi maupun kegiatan lain seperti inklusi kesadaran pajak dan Pajak Bertutur yang dapat menambah wawasan perpajakan dan menjadikan santri sebagai generasi muda yang sadar pajak.
"Saat ini pendapatan negara masih bertumpu pada pajak. Pajak yang dibayar masyarakat berkontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia, termasuk saat ini yang benar-benar dirasakan manfaatnya untuk penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah memberikan berbagai insentif bagi para pelaku usaha agar ekonomi terus bangkit. Pemerintah juga memberikan vaksin gratis bagi seluruh masyarakat. Dan masih banyak lagi peran pajak dalam mendukung berbagai program pemerintah lainnya," kata Takari.
Selain itu, Takari juga menilai di dalam pajak terdapat prinsip gotong-royong. Hal yang memiliki nilai ekonomi tinggi maka harus membayar pajak lebih banyak. Sebaliknya hal yang ekonominya rendah akan membayar pajak lebih kecil. Sedangkan bagi masyarakat yang belum mampu, maka tidak perlu membayar pajak. Bahkan bisa mendapatkan berbagai bantuan dari pemerintah.
"Kanwil DJP Jawa Timur II berharap dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat, kesadaran dan kepatuhan pajak akan terus meningkat. Pada akhirnya dapat mewujudkan Indonesia yang maju, adil dan sejahtera," tandasnya. Hel/Waw
