Sidoarjo (republikjatim.com) - Sejumlah elemen dan lembaga yang ada di Kabupaten Sidoarjo mulai menyepakati menolak dan melawan politik uang dan politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas yang digelar di kantor Bakesbangpol, Rabu (14/02/2018). Acara yang dimotori Panwaslu itu, didukung KPU, Bakesbang, Kodim, Polresta dan Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Selain itu, juga didukung sejumlah kader Partai Politik (Parpol) serta sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
Acara yang dikemas dalam dialog itu, dimoderatori salah seorang ormas, Kasmuin. Sejumlah poin deklarasi ini diantaranya politik uang dan politisasi SARA ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat, tidak menggunakan politik uang dan politisasi SARA untuk mempengaruhi pemilih karena mencederai integritas penyelenggara Pilkada, mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi, misi dan program kerja, bukan karena politik uang dan SARA, mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan politisasi SARA yang dilakukan Pengawas Pemilu serta tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apa pun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan SARA.
"Bagi kami sangat penting deklarasi ini. Agar Pilkada 2018 semakin baik dan berintegrasi. Karena Pilkada tanpa politik uang dan Isu SARA itu harapan semua masyarakat," terang Ketua Panwaslu, Kabupaten Sidoarjo, M Rosul kepada republikjatim.com, Rabu (14/02/2018).
Selain itu, lanjut Rosul saat ini ada 70 Desa di Sidoarjo yang melaksanakan Pilkades serentak. Oleh karenanya Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 berintegritas itu dianggap penting. Tujuannya jangan sampai Pilkades yang kerap menggunakan politik uang berpengaruh pada hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
"Karena ada Pilkades di Sidoarjo tidak menutup kemungkinan berpengaruh ke hasil Pilgub Jatim. Ini harus diwaspadai karena mobilisasi berbeda dengan partisipasi. Jangan sampai mobilisasi itu menggunakan uang. Itu catatan pentingnya," tegasnya.
Sementara Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo, M Zainal Abidin menegaskan tolak dan lawan politik uang itu menjadi cita-cita mulia bersama. Hal itu jika bisa direalisasikan menjadi awal yang baik menuju Baldatun Toyyibatun Warobbun Gofur.
"Kalau penyelenggara tak masuk angin, masyarakat tak terbuai rayuan politik sehingga tidak terjadi tumbuh oleh tutup. Karena warga (pemilih) berharap mendapatkan uang dan politisi (calon) berkeinginan memberikan," ungkapnya.
Oleh karena itu, lanjut Zainal saat ini politik uang (money politic) dalam realitanya sangat sulit dihindari. Akan tetapi melalui deklarasi ini menjadi satu langka terwujudnya pesta demokrasi yang berintegritas dan berkompeten.
"Money politic ini sulit dihindari, tapi kalau ada niat pasti bisa terwujud demokrasi langsung ini," pungkasnya.
Sementara pembicara dalam deklarasi itu diantaranya Kasat Reskrim, Polresta Sidoarjo, Kompol Muhammad Harris, Kasi Datun, Kejari Sidoarjo, Komang Rai Warmawan, Ketua KPU, M Zainal Abidin, Ketua Panwaslu, M Rosul, Sekretaris Bakesbangpol serta Komandan Koramil Sidoarjo Kota. Waw
