Muslimat NU Sidoarjo Solid Dukung Khofifah-Emil


Muslimat NU Sidoarjo Solid Dukung Khofifah-Emil SAMBUT - Ribuan jamaah sambut Cagub Nomor Urut 1, Khofifah Indar Parawansa dalam Tahlil Kubro bersama ribuan Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Sidoarjo, Minggu (29/04/2018).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menghadiri Tahlil Kubro bersama ribuan Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Sidoarjo. Kedatangan Khofifah di Sidoarjo ini menyolidkan dukungan untuk pasangan nomor satu ini.

Tahlil Kubro ini diselenggarakan PAC (Pimpinan Anak Cabang) Muslimat NU Waru dan Ranting Pandean. Ribuan muslimat pun tampak antusias menyambut Khofifah. Bahkan, mereka mengantre berselfie dan bersalaman dengan orang nomor 1 di Muslimat NU itu.

"Bunda Khofifah punyak niat tulus ingin mengemban amanah di Jawa Timur. Kami warga Muslimat NU wajib mendukung niat tulus bunda. Demi martabat dan derajat perempuan Muslimat NU," ucap MC Tahlil Kubro Muslimat NU Sidoarjo, Siti Romlah, Minggu (29/04/2018).

Pimpinan Cabang Muslimat NU Sidoarjo, Khoirunnisa turut bicara mengenai dukungannya. Menurutnya, pilihan muslimat pada Khofifah merupakan pilihan yang tepat. Pasalnya, pilihan di Pilgub Jawa Timur hanya ada dua, dan yang terbaik menurutnya hanya pangan nomor urut 1, Khofifah-Emil itu.

"Insyaallah warga muslimat NU Sidoarjo siap mendukung Bunda Khofifah. Plihannya cuma ada dua. Sampai sekarang sudah 80 persen mendukung Khofifah," kata Khoirunnisa saat ditanya usai acara Tahlil Kubro.

Sementara beberapa program yang akan dibaktikan Khofifah pada masyarakat Jatim, diantaranya adalah Jatim Sejahtera. Yaitu mengentaskan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial. Caranya dengan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus untuk penduduk miskin di 38 kabupaten/kota, 664 kecamatan, 5.674 desa, dan 2.827 kelurahan.

"Program bantuan sosial ini ditargetkan untuk warga disabilitas, lansia terlantar, dan perempuan kepala keluarga rentan," tegas Khofifah Indar Parawansa.

Sedangkan untuk mengurangi beban 26 penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan subsidi provinsi. "Anggaran ini akan meningkat mengikuti peningkatan pendapatan APBD provinsi," pungkas mantan Mensos RI ini. Waw