Surabaya (republikjatim.com) - Kanwil Kemenkumham Jatim berkomitmen menciptakan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil).
Hal itu, ditegaskan Kakanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Senin (11/12/2023). Hingga saat ini, dari 39 Lapas dan Rutan di Jatim mengalami over kapasitas sebesar 105 persen.
"Dari kapasitas hunian 13.563, saat ini Lapas dan Rutan di Jatim dihuni 27.875 warga binaan," ujar Heni Yuwono.
Jumlah ini, kata Heni menunjukkan tren penurunan jika dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya yang over kapasitasnya mencapai 113 persen. Hal ini, tidak lepas dari reformasi hukum dengan penerapan pidana alternatif dan mengedepankan prinsip restorative justice.
"Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari unsur legislatif dalam hal ini Komisi III DPR RI yang terus mengawal semangat reformasi hukum di Indonesia," puji Heni.
Fluktuasi jumlah warga binaan berdampak pada persiapan pelaksanaan Pemilu di Lapas dan Rutan. Pihak Kemenkumham Jatim harus benar-benar memastikan jumlah warga binaan yang masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun calon Daftar Pemilih Khusus (DPK).
"Sesuai hasil rapat pleno KPU Jatim pada 27 Juni 2023 lalu, ada 22.891 orang warga binaan yang masuk dalam DPT Pemilu Tahun 2024," ungkapnya.
Namun, pada 6 Desember 2023, jumlah DPT menjadi 17.761 DPT. Salah satu faktor utamanya karena jumlah warga binaan Lapas dan Rutan sangat dinamis.
"Jumlahnya bertambah dan berkurang setiap hari. Jadi kami terus melakukan koordinasi dengan KPU setiap bulan untuk melaporkan jumlah warga binaan yang terkini," tegas Heni.
Hingga saat ini, lanjut Heni, masih ada 10.114 warga binaan yang masuk kategori calon DPK. Rencananya, status mereka akan ditetapkan sebagai DPT pada H-30 hari pemungutan suara.
"Kami sudah siapkan juga Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di Lapas dan Rutan yang jumlahnya mencapai 102 TPS," paparnya.
Ke depan, kata Heni menekankan jajarannya akan terus melakukan koordinasi dengan KPU maupun Bawaslu. Hal ini, untuk memastikan warga binaan dapat menyampaikan hak suaranya.
"Tentunya kami akan memperjuangkan hak suara dari setiap warga binaan. Hal ini menjadi komitmen kami dalam menciptakan pemilu yang luber jurdil," urainya.
Komitmen ini mendapatkan apresiasi dari pimpinan maupun anggota komisi III yang hadir dalam rapat yang digelar di Ballroom Hotel JW Mariott, Surabaya itu. Dalam pertemuan itu ada sebanyak 10 wakil rakyat hadir dalam rapat itu. Diantaranya Adies Kadir (Fraksi Golkar), M Nurdin, Arteria Dahlan dan Johan Budi Sapto Wibowo (Fraksi PDIP), Didik Mukrianto (Fraksi Demokrat), Wihadi Wiyanto dan Rahmat Muhajirin (Fraksi Gerindra), Jacky Uly (Fraksi Nasdem), Ahmad Baidowi (Fraksi PPP) serta Ahmad Dimyati Natakusumah (Fraksi PKS).
Wihadi Wiyanto dari Fraksi Partai Gerindra mengapreasi persiapan yang telah dilakukan Kanwil Kemenkumham Jatim dan jajarannya. Pihaknya berharap Lapas maupun Rutan tidak tertutup selama proses pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.
"Kami harap, Lapas maupun Rutan terbuka bagi siapa saja. Terutama, bagi stakeholder yang berkepentingan selama Pemilu. Hal ini agar proses Pemilu di Lapas bisa berlangsung dengan transparan dan jauh dari prasangka," pinta Wihadi.
Hal senada diungkapkan Rahmat Muhajirin. Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini berharap jajaran Kemenkumham Jatim dapat melanjutkan kerja baik yang dilaksanakan untuk menyambut pemilu 2024.
"Kami harap Lapas maupun Rutan terus update tentang data petugas yang akan bertugas selama proses pemungutan suara, baik dari KPU, Bawaslu maupun petugas Lapas maupun Rutan itu sendiri," kata politisi dari Dapil Jatim I (Surabaya - Sidoarjo) ini.
Begitu juga Arteria Dahlan yang mengapresiasi akurasi dan kelengkapan data yang dipaparkan. Menurutnya, hal ini akan menjadi faktor penentu kelancaran proses Pemilu Tahun 2024.
"Kami siap mendukung jajaran Kemenkumham Jatim untuk memastikan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 berlangsung aman dan lancar," tandasnya. Kem/Hel/Waw
