Sidoarjo (republikjatim.com) - Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus anggota MPR RI, Syaikhul Islam Ali menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan, Sabtu (04/03/2023). Sosialisasi yang diikuti kalangan milenial sekaligus pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) itu berlangsung gayeng di Cafe Belimbing, Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo.
Kegayengan (interaktif) dialog ini semakin terasa. Hal ini, karena Gus Syaikhul sapaan akrab Syaikhul Islam Ali membahas tentang Peran UMKM Sebagai Penggerak Perekonomian Kerakyatan Pasca Pandemi Covid-19. Apalagi, pembahasan itu di tengah kuatnya terpaan perekomian menjelang puasa Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2023 yang tinggal kurang dua bulan ke depan.
"Saat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini memang ada beberapa bahan kebutuhan pokok bagi pelaku UMKM terutama yang bergerak di bidang makanan dan minuman (Mamin) naik. Karena itu, UMKM di Sidoarjo dan sekitarnya harus tetap survive di tengah kenaikan kebutuhan menjelang hari besar Umat Islam itu," ujar Syaikhul Islam Ali kepada republikjatim.com, Sabtu (04/03/2023).
Dengan kenaikan beberapa kebutuhan pokok itu, misalnya beras dan gula maka juga akan berimbas bagi para pelaku UMKM terutama yang bergerak di sektor Mamin. Bagi Gus Syaikhul para pelaku UMKM tetap harus bertahan meski selama ini terdampak mahalnya bahan baku. Hal itu seperti saat awal adanya Pandemi Covid-19 dua tahun terakhir kemarin.
"Karena itu, kami akan terus mendorong sektor UMKM untuk mengikuti pelatihan dalam berbagai bentuk pemasaran. Nah, peran pemerintah daerah dibutuhkan dalam pendampingan dan pelatihan para pelaku UMKM ini agar tetap survive sebagai penggerak perekonomian. Misalnya melalui pelatihan pemasaran digitalisasi. Ini sangat penting, karena sekarang ini kebanyakan pemasaran produk melalui sistem online (digital). Hal ini juga perlu kerjasama dan dukungan semua pihak," imbuh politisi PKB ini.
Berdasarkan surveinya Sidoarjo sebagai Kota UMKM, hampir 60 - 70 persen pelaku UMKM bergerak dalam bidang produksi dan penjualan barang. Karena itu, selayaknya pemerintah menggalakkan e-Commerce agar para pelaku UMKM semakin tergerak mengembangkan usahanya masing-masing.
"Sekarang pemasaran pelaku UMKM di Sidoarjo secara digital masih minim. Karena yang memasarkan produk melalui online masih dibawah 20 persen dan sekitar 30 - 40 persen dipasarkan melalui aplikasi WhatsApp (WA). Padahal, pasar UMKM sebenarnya masih terbuka lebar. Terutama, pasar luar negeri. Kalau dipasarkan online, maka kami yakin semakin banyak produk UMKM Sidoarjo yang tembus pasar luar negeri dan go internasional. Sudah waktunya sekitar 40 persen pelaku UMKM yang melakukan pemasaran konvensional, harus diajak beralih ke pemasaran digital agar semakin cepat dikenal dan mampu menjangkau semua lapisan (pasar)," tegas anggota DPR RI dari Dapil Jatim I Surabaya dan Sidoarjo ini.
Bagi putra pengasuh Pesantren Modern Bumi Shalawat Desa Lebo, Kecamatan Sidoarjo ini peningkatan peran UMKM menjadi bentuk upaya mewujudkan keadilan ekonomi. Hal ini sesuai sila kelima Pancasila yang menjadi tujuan negara yakni terwujudnya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
"Pancasila merupakan warisan pendiri bangsa yang memiliki kandungan makna dan arti luar biasa. Mulai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial yang mengarah pada keadilan dan pemerataan perekonomian nasional. Karena itu, 4 Pilar Kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika harus dipahami dan dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh bangsa dari pimpinan bangsa sampai rakyatnya untuk harmonisasi kehidupan berbangsa," jelas Ketua Bidang Agama dan Dakwah DPP PKB ini.
Saat ini, lanjut anggota DPR RI dua periode ini, pemerintah Indonesia harus bisa mencermati situasi perkembangan dunia sekarang yang semakin modern dan banyak dipengaruhi teknologi yang serba transnasional. Di era globalisasi ini, berbagai perubahan kehidupan harus dicermati. Seperti kemajuan teknologi informasi juga harus dimanfaatkan para pelaku UMKM agar bisa berkembang pemasarannya dan tetap survive dalam situasi apa pun.
"Memperkuat sektor UMKM sebagai wujud pelaksanaan Pancasila sila kelima di sektor keadilan ekonomi. Konteks keadilan dalam sila kelima Pancasila menjadi hak segenap bangsa Indonesia, termasuk dalam pengembangan usaha. Karena itu, pelaku UMKM harus terus diberikan penguatan agar memiliki daya tahan dan daya saing. Termasuk UMKM harus dilindungi dari predator.pengusaha dan pemodal besar. Pelatihan UMKM mulai dari penguatan administrasi, permodalan hingga pengembangan pasar produk UMKM," pungkasnya. Hel/Waw
