Sidoarjo (republikjatim.com) - Penantian panjang warga Perumahan Renojoyo, Desa Kedunsolo, Kecamatan Porong, Sidoarjo untuk mendapat sertifikat tanahnya terbayar sudah. Tidak main-main lamanya warga korban lumpur Lapindo itu menunggu sertifikat sejak bedol desa dari Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo.
Sekitar 15 tahun warga ex Desa Renokenongo itu menunggu kejelasan penerbitan sertifikat tanahnya yang sekarang ditempati itu. Berbagai perjuangan untuk memperoleh legalitas tanahnya warga sudah tidak terukur. Namun, kini warga gembira. Sebanyak 50 berkas sertipikat tanah warga Kedungsolo itu sudah diterbitkan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo.
Secara simbolis puluhan sertifikat tanah warga Kedungsolo itu dibagikan langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, Kamis, (23/11/2023). Mantan Panglima TNI ini membagikan langsung ke rumah warga Desa Kedungsolo secara door to door bersama Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali. Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan warga korban lumpur yang dulu tinggal di Desa Renokenongo sudah lama menanti kejelasan penerbitan sertifikat tanahnya yang sekarang ditempati itu. Rata-rata hampir 15 tahun mereka tidak memiliki kepastian hukum hak atas tanah tempat tinggal mereka.
"Hari ini, kami sudah serahkan sertifikat itu door to door. Semuanya yang saya tanya biayanya berapa, rata-rata dijawab gratis alias nol biaya," ujar Hadi Tjahjanto kepada republikjatim.com, Kamis (23/11/2023) usai pembagian sertifikat.
Selain itu, Hadi Tjahjanto menyampaikan penerbitan sertifikat tanah warga korban lumpur tanpa biaya alias gratis. Namun, ada lima keluarga yang membayar sesuai dengan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tanah. Biayanya pun kecil. Tidak lebih dari Rp 600.000 per bidang.
"Untuk apa biaya itu? Satu pengukuran, kurang lebih Rp 224.000, terus biaya panitia dan biaya pendaftaran, total kurang dari Rp 600.000. Tapi yang lainnya rata-rata semua gratis dan BPHTBnya juga digratiskan Bupati Sidoarjo," ungkapnya.
Hadi Tjahjanto juga memberikan apresiasi kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor atas dukungan penerbitan sertipikat tanah kepada warganya. Hal ini, karena Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali telah menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada warga korban lumpur untuk memperoleh sertifikat tanahnya itu.
"Warga harus berterima kasih kepada Bupati Sidoarjo (Gus Muhdlor) karena BPHTBnya digratisnya lewat program pajak daerah," tegasnya.
Sementara Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali yang akrab disapa Gus Muhdlor menegaskan pendampingan kepada warga korban lumpur untuk mendapatkan sertifikat atas tanahnya berbuah manis. Koordinasi dengan Kantor BPN Kabupaten Sidoarjo sudah sekian lama berjalan. Hasilnya, dituai dengan terbitnya sertifikat tanah warga Desa Kedungsolo yang dahulu merupakan warga Desa Renokenongo yang desanya tenggelam karena lumpur Lapindo itu.
"Selain BPHTB yang gratis, Pemakab Sidoarjo juga melakukan pendampingan kepada warga korban lumpur untuk memperoleh sertifikat tanahnya. Kita juga selalu berkoordinasi dengan kantor BPN Kabupaten Sidoarjo untuk membantu warga Kedungsolo yang sekian lama ingin mendapat sertifikat tanah yang ditempatinya itu," urai Bupati alumni Fisip Unair Surabaya ini.
Gus Muhdlor menilai penerbitan sertifikat tanah bagi warga korban lumpur perlahan-lahan akan dituntaskan. Bukan hanya kepada warga Desa Kedungsolo sebagai ex warga Desa Renokenongo saja. Namun seluruh warga korban lumpur yang sekarang pindah ketempat lainnya. Penerbitan sertifikat tanah warga korban lumpur dilahan yang sekarang ditempati itu akan menjadi perhatiannya.
"Permasalahan penerbitan sertifikat tanah warga korban lumpur perlahan-lahan akan kami tuntaskan semua. Termasuk ada 84 ex Lapindo atas perintah bapak Menteri ATR/BPN untuk segera dituntaskan. Sekarang tinggal 5 orang saja yang sekarang keberadaannya sedang kita cari dan telusuri karena alamatnya belum jelas dan ahli warisnya juga belum diketahui," pungkas Bupati Alumni SMAN 4 Sidoarjo ini. Hel/Waw
