Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) dan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi merencanakan percepatan perbaikan jalan rusak dengan melibatkan Pemerintah Desa (Pemdes). Programnya melalui anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Kepala Desa (Kades) bisa melaksanakan pengecoran dengan sistem padat karya.
Karena Gus Muhdlor menilai ujung tombak pembangunan ada di desa. Pernyataan itu disampaikan Gus Muhdlor usai melantik 58 Kades Terpilih di wilayah Kecamatan Sidoarjo, Buduran, Gedangan, Waru, Taman, Sedati dan Kecamatan Sukodono.
Bupati Sidoarjo, Gus Muhdlor melantik 172 kapala desa hasil pemilihan Pilkades Serentak Tahun 2020. Pelantikan dilakukan secara terpisah dibagi tiga sesi. Sesi pertama ada 58 kades kemudian sesi kedua dan ketiga masing-masing 57 kades. Gus Muhdlor akan keliling ke desa-desa mengecek jalan yakni dengan naik sepeda ontel. Bersama Kades, Gus Muhdlor akan melihat langsung kondisi jalan kabupaten dan jalan desa yang membutuhkan penanganan cepat dalam perbaikannya.
"Sudah masuk dalam rencana kami. Nanti bentuknya Bantuan Keuangan (BK) atau BKK. Karena kami melihat sebenarnya ujung tombak pembangunan ada di desa termasuk penguatan Bumdes. Karena ada kementerian desa sudah baik sekali ada program SDGs desa. Ini yang harus didorong dan dipastikan bersama-sama didukung program dari pusat terutama untuk desa," ujar Gus Muhdlor kepada republikjatim.com, Rabu (03/03/2021).
Sedangkan terkait pengawasan anggaran, Gus Muhdlor memastikan mekanisme pengawasan yang dimiliki sudah ada. Hanya saja, tinggal diperkuat dalam pelaksanaannya.
"Sejumlah instruksi Bupati Sidoarjo kepada para kepala desa diantaranya sinergitas penanganan Covid-19, penyusunan RPJMDes maksinal 3 bulan sudah selesai setelah pelantikan. RPJMDes harus sesuai RPJMD dan RPJMD kabupaten linier dengan RPJMD Provinsi sesuai dengan instruksi Gubernur Jawa Timur saat saya dilantik di Gedung Grahadi Surabaya," pintahnya.
Selain itu, Gus Muhdlor menekankan tranparasansi dan akuntalibitas dalam mengelola anggaran. Bahkan publik harus mengetahui anggaran yang dikelola pemerintah termasuk pemerintah desa.
"Minimal gelondongan anggaran yang sudah dikeluarkan untuk tahun ini. Termasuk ada transparansi untuk rencananya didorong walaupun memang bertahap. Tapi kalau untuk pelaporan saya diharapkan minimal yang manual lewat papan billboard atau di spanduk sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat," tegasnya.
Sementara Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo, Warih Andono menyetujui dengan rencana yang disampaikan Bupati Sidoarjo. Yakni mendorong Kades agar mengelola anggaran desa Tahun 2021 dilakukan secara transparan.
"Jadi semua perencanaan yang ada nanti, masyarakat bisa mengakses. Baik itu Dana Desa (DD) maupun APBD-nya. Kalau itu benar maka semua masyarakat akan mengetahui pengelolaan keuangan daerah ini untuk apa saja," ungkap Warih yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Sidoarjo ini.
Warih optimis rencana pembangunan jalan desa dengan melibatkan pemerintah desa berjalan dengan baik. Alasannya, melibatkan desa merupakan bentuk pemerataan pembangunan. Pihaknya optimis, jika bupati memang sudah merencanakan seperti itu perencanaan yang sudah dilakukan.
"Apalagi ada penekanan kepada desa. Sehingga seluruh desa juga harus transparan. Insyaallah semua akan berjalan dengan baik. Diharapkan bupati ini pembangunan dipercepat, pembangunan efektif dimulai dari desa, hingga dengan melalui desa ini. Semua akan ada pemerataan," paparnya.
Bagi Warih dengan fungsi pengawasan DPRD, pengawasan bisa dilakukan lewat kerjasama dengan pendamping desa dan melibatkan anggota DPRD yang ada didapilnya masing-masing. Di desa itu, ada pendamping desa dan ada pendamping tingkat kabupaten.
"Semua akan kerjasama dengan para pendamping itu. Ini dalam rangka pengawasan yang harus maksimal," tandasnya. Hel/Waw
