Sidoarjo (republikjatim.com) - Enam Kepala Daerah di Jawa Timur (Jatim) menandatangani rekomitmen penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK Jatim. Salah satunya Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali.
Penandatanganan dilakukan di kantor Walikota Surabaya disaksikan Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim Karyadi, Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Elestianto Dardak serta Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Jumat (16/06/2023). Enam Kepala Daerah yang tandatangan itu yakni Walikota Surabaya, Bupati Sidoarjo, Bupati Lamongan, Bupati Sumenep, Bupati Sampang dan Plt Bupati Bangkalan.
Penandatanganan juga dihadiri Ketua DPRD, Sekretaris Daerah serta Inspektur masing-masing daerah.
Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali mengaku siap melakukan penyelesaian TLRHP 100 persen. Bupati alumni Fisip Unair Surabaya ini berjanji bakal meminta bimbingan dan arahan BPK Jatim. Dengan begitu, diharapkan ada kemudahan dalam menindaklanjuti hasil temuan yang disampaikan BPK Jatim itu.
"Penandatanganan ini sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab kita bersama dalam memperbaiki pengelolaan keuangan daerah," ujar Bupati muda yang akrab disapa Gus Muhdlor ini kepada republikjatim.com, Jumat (16/06/2023).
Selain itu, Gus Muhdlor menjelaskan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD wajib ditindaklanjuti. Baginya Kabupaten Sidoarjo berkomitmen mempertahankan opini WTP yang telah diraih selama 10 kali berturut-turut.
"Kemarin sudah kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Sidoarjo meraih WTP. Karena itu, komitmen kami akan terus dijaga. Caranya dengan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel," papar Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.
Sementara rekomitmen ini, kata Gus Muhdlor dibutuhkan untuk mengingatkan dirinya sebagai pimpinan daerah.
"Terutama soal pentingnya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK itu," pungkas putra Pengasuh Pesantren Modern Bumi Shalawat Lebo, KH Agoes Ali Masyhuri ini. Hel/Waw
