Sidoarjo (republikjatim.com) - Kendati sudah mendengarkan dakwaannya, mantan Walikota Batu, Eddy Rumpoko tetap tegar dan tenang. Pria berkacamata ini, justru meminta doa restu kepada puluhan wartawan yang berusaha meminta wawancara dan komentar dari politisi PDI Perjuangan ini seusai persidangan di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jawa Timur, di Juanda, Sidoarjo, Jumat (02/02/2018).
"Mohon doa restunya saja teman-teman," ucap Eddy Rumpoko sebelum meninggalkan ruang sidang.
Seusai melontarkan permintaan doa restu itu, politikus PDI Perjuangan ini sudah tidak mau berkomentar perihal kasus yang menjeratnya itu. Sembari tersenyum, Eddy Rumpoko justru meminta doa restu dalam menjalani persidangan.
"Doa restunya saja," tandas Eddy sembari meninggalkan ruang sidang.
Diberitakan sebelumnya, mantan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko mulai menjalani sidang perdana kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa Pemkot Batu Tahun 2016 hingga 2017 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jawa Timur, di Juanda, Sidoarjo, Jumat (02/02/ 2018).
Dalam sidang perdana ini, pria yang akrab dipanggil ER ini didakwa menerima suap Rp 1,895 miliar dari seorang pengusaha Filiphus Djap. Uang suap sebesar itu, diterima terdakwa mulai Tahun 2016 hingga 2017 kemarin.
Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan terdakwa pada Mei 2016 menerima suap berupa mobil merek Toyota New Alphard senilai Rp 1,6 miliar dari pengusaha Filiphus Djap. Kemudian pada Tahun 2017, terdakwa kembali disuap dengan uang Rp 95 juta dan Rp 200 juta.
Diketahui kasus yang menjerat mantan Walikota Batu ini bermula saat KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan bukti uang tunai Rp 300 juta di Kota Batu September 2017 lalu. Duit ini merupakan jatah fee Rp 200 juta untuk terdajwa Eddy Rumpoko dan Rp 100 juta untuk Edi Setiawan pejabat Pengadaan Pemkot Batu.
Berdasarkan hasil penyidikan KPK, total fee yang akan diterima Eddy Rumpoko sebesar Rp 500 juta. Namun Rp 300 juta lainnya dibayarkan Filiphus Djap untuk melunasi mobil Toyota Alphard politisi PDIP itu. Saat ini, majelis hakim telah memvonis pengusaha Filiphus Djap dengan pidana dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan penjara. Waw
