Sidoarjo (republikjatim.com) - Sejumlah anggota dan pimpinan Komisi A DPRD Sidoarjo mencemaskan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) e-Voting serentak untuk 14 desa. Hingga kini, terdapat kesan hajatan demokrasi di tingkat desa memakai sistem elektronik itu belum dipahami masyarakat desa, terutama yang ada di pelosok Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, Komisi A menggelar hearing dengan Panitia Pilkades Serentak tingkat Kabupaten, di ruang rapat DPRD Sidoarjo terkait Pilkades e-Voting serentak yang digelar 25 Maret 2018 mendatang.
"Warga desa itu masih bingung dengan Pilkades e-Voting. Terutama untuk warga yang tinggal di perbatasan dan pelosok Sidoarjo termasuk orang tua-tua. Kami minta panitia segera menyiapkan Pilkades sistem baru ini agar tidak ada kendala," terang anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Kusman kepada republikjatim.com, Selasa (09/01/2018) saat hearing.
Selain itu, lanjut politisi PKS ini, pihaknya juga menanyakan kesiapan Panitia Pilkades Kabupaten untuk menggelar Pilkades e-Voting. Apalagi, terdapat sekitar 7.761 warga dari 50.267 pemilih di 14 desa yang menggelar e-Voting, hingga kini belum melakukan perekaman e-KTP. Padahal syarat untuk bisa memilih dalam Pilkades e-Voting, warga sudah memiliki e-KTP.
"Kami khawatir, panitia Pilkades tingkat desa masih belum siap untuk menggelar Pilkades e-Voting. Apalagi, 15 persen yang belum rekam e-KTP ini bakal menimbulkan gejolak di lapangan. Kami berharap ini tidak terjadi. Kami minta Dispendukcapil untuk segera menyelesaikan," pintahnya.
Sekretaris Panitia Pilkades Serentak Kabupaten, Probo Agus Suwarno menguraikan pihaknya telah menyiapkan pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2018 secara matang, termasuk Pilkades e-Voting di 14 desa di 14 kecamatan itu. Selain itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga telah dilatih tentang e-Voting selama dua hari di Bandung. "Untuk tanggal 22 Januari-28 Februari akan dilakukan simulasi di tingkat desa agar panitia desa tidak kebingungan," ungkap Sekretaris Panitia Pilkades Kabupaten. Sementara Kepala Dispendukcapil Pemkab Sidoarjo, Medi Yulianto menegaskan pihaknya berupaya agar 15 persen warga yang belum rekam e-KTP, bisa segera rekam e KTP. Oleh karena itu, pihaknya sudah berupaya maksimalkan perekaman e KTP itu.
"Tapi tidak bisa bulat seratus persen, maksimal 95 persen. Karena mungkin yang lima persen, warga yang belum perekaman e KTP itu pekerjaannya diluar kota, ada juga yang kuliah diluar kota," pungkasnya. Waw
