Bupati Sidoarjo Kooperatif Instruksikan Perangkat Daerah Fasilitasi Kebutuhan Data KPK


Bupati Sidoarjo Kooperatif Instruksikan Perangkat Daerah Fasilitasi Kebutuhan Data KPK INSPEKTUR UPACARA - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali saat memimpin upacara Harjasda ke 165 di Alun-Alun Sidoarjo, Rabu (31/01/2024).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali menegaskan pihaknya bakal bersikap kooperatif dan siap memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penegasan itu, berkaitan dengan tindakan hukum yang sedang berjalan usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim penyidik KPK di kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo pekan kemarin.

Bupati muda yang akrab disapa Gus Muhdlor ini juga menyampaikan jika dirinya tetap bakal melakukan kegiatan seperti biasanya. Bahkan, Gus Muhdlor memerintahkan kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo untuk memfasilitasi kebutuhan pemeriksaan atau pemberian keterangan yang diminta tim penyidik KPK.

"Sejak awal, seluruh jajaran Pemkab Sidoarjo selalu kooperatif dan siap memenuhi panggilan untuk kebutuhan pemeriksaan KPK. Kami memerintahkan perangkat daerah terkait untuk memfasilitasi kebutuhan pemeriksaan/pemberian keterangan. Termasuk, soal data-data yang diperlukan KPK. Sehingga semua menjadi jelas dan terang benderang," ujar Gus Muhdlor usai menjadi Inspektur Upacara (Irup) Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Harjada) ke 165 di Alun-Alun Sidoajo, Rabu (31/01/2024).

Berkaitan dengan tindakan hukum yang dilaksanakan KPK terhadap masalah di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo, Bupati Sidoarjo juga memerintahkan kepada seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk masyakarat Sidoarjo.

"Kami memastikan seluruh pelayanan tetap prima, profesional dan tidak boleh terganggu dengan adanya proses hukum yang berjalan saat ini," pinta Gus Muhdlor.

Selain itu, Gus Muhdlor juga menegaskan menghormati proses penegakan hukum yang berjalan dan ditangani tim penyidik KPK RI itu.

"Kami sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan sesuai kewenangan KPK. Kami berharap ini menjadi pelajaran bagi semua untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka dan berorientasi pada pelayanan prima," tandasnya. Hel/Waw