Sidoarjo (republikjatim.com) - Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Sidoarjo menyatakan sering mendapatkan protes dari kalangan para Calon Legislatif (Caleg). Hal ini terutama protes soal penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang kerap ditertibkan Bawaslu Sidoarjo. Karena itu, sejak dua bulan terakhir intersitas penertiban APK mulai diturunkan Bawaslu Sidoarjo.
"Memang sejak Pebruari - Maret ini, intensitas penertiban APK agak menurun. Karena banyak Caleg yang protes saat penertiban APK," terang Ketua Bawaslu Sidoarjo, Haidar Munjid kepada republikjatim.com, Senin (18/03/2019) saat acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu 2019 bertema Membangun Sinergitas Dengan Pihak Jurnalis Dalam Penguatan Pengelolaan Media Informasi Dan Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019" di Favehotel JL Jenggolo, Sidoarjo.
Akan tetapi, kemudian untuk selanjutnya pihaknya bakal menertibkan lagi APK yang melanggar itu. Oleh karenanya, pihaknya menggandeng para jurnalis Sidoarjo untuk meningkatkan pengawasan Pemilu 2019 ini.
"Kegiatan ini selain bersilaturahim antara jajaran Bawaslu dan wartawan, juga untuk sosialisasi tentang kegiatan Bawaslu dalam Pemilu 2019 agar berjalan lancar dan bersinergi dalam pengawasan," imbuhnya.
Apalagi, sejak awal hingga kini lanjut Haidar sudah menangani 11 kasus sengketa Pemilu. Bahkan sebelum daerah lain ada masalah sengketa Pemilu, Sidoarjo sudah ada gugatan sengketa Pemilu itu.
"Masalahnya variasi mulai penetapan hingga soal putusan penggunaan ijazah palsu dari Mahkamah Agung (MA)," tegasnya.
Saat ini, kata Haidar Bawaslu Sidoarjo membutuhkan masukan dan sinergi dengan para jurnalis agar pengawasan Pemilu 2019 berjalan optimal. Harapannya, khususnya di Sidoarjo menghasikkan Pemilu berkualitas, transparan, langsung, umum, bebas dan rahasia.
"Karena itu, kami berharap teman-teman media ikut terlibat aktif di dalam pengawasan Pemilu. Sehingga ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran Pemilu bisa disampaikan ke Bawaslu Sidoarjo," pintahnya.
Apalagi, kata Haidar untuk menangani pelanggaran Bawaslu Sidoarjo personil terbatas. Baginya keterbatasan personil dan jajaran Bawaslu tidak memungkinkan bisa bekerja sendiri melaksanakan pengawasan Pemilu tanpa dukungan dari masyarakat dan media.
"Karena pengawasan Pemilu tidak bisa hanya diawasi jajaran Bawaslu ke bawah. Personil Bawaslu terbatas. Jadi tentunya kami berharap teman-teman media ikut melakukan pengawasan itu," tandasnya. Waw
