Banyuwangi (republikjatim.com) - Kondisi overkapasitas di Lapas Banyuwangi hingga mencapai 300 persen menjadi perhatian bagi Wamenkumham Prof Edward Omar Sharif Hiariej. Pejabat yang akrab disapa Prof Eddy ini menyatakan pihaknya fokus bukan membangun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Akan tetapi, akan mengoptimalkan fungsi pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Hal itu disampaikan Prof Eddy saat kunjungan kerja ke Lapas Banyuwangi Kamis (21/04/2022). Ditemani Plt Kakanwil Kemenkumham Jatim Wisnu Nugroho Dewanto, Wamenkumham meninjau fasilitas dan pelayanan di Lapas yang dipimpin Wahyu Indarto itu.
Menurutnya, overkapasitas menjadi masalah bersama. Sehingga perlu kebijakan yang mendukung agar Lapas sebagai tempat pembinaan terakhir, tidak terkena dampaknya. Karena, lanjut Prof Eddy, membangun lapas baru bukanlah solusi utamanya.
"Membangun Lapas itu tidak gampang. Karena untuk membangun Lapas, dibutuhkan izin prinsip. Contohnya kasus yang ada di Banyuwangi. Kendati mendapatkan hibah tanah dari Pemkab Banyuwangi, proses pembangunan belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Apalagi untuk kapasitas sebesar Banyuwangi butuh sekitar Rp 300 miliar. Itu harus kita pertimbangkan," ujar Prof Eddy kepada republikjatim.com, Kamis (21/04/2022).
Untuk itu, alih-alih membangun Lapas, kata Prof Eddy memilih agar jajarannya mengoptimalkan pembinaan. Dengan pembinaan yang baik, WBP akan berkelakuan baik. Sehingga akan membantunya mendapatkan hak seperti asimilasi dan integrasi.
"Nah, distribusi sudah cukup riskan, karena hampir di semua Lapas sudah penuh. Jadi lebih baik dioptimalkan saja pembinaannya," tegasnya.
Sementara Prof Eddy juga memuji pembinaan yang ada di Lapas Banyuwangi. Karena hasil memberi pembinaan berupa produk perlengkapan rumah tangga telah diekspor.
"Tujuannya agar WBP punya kontribusi positif terhadap perekonomian dan negara," tandasnya. Kem/Hel/Waw
