Sidoarjo (republikjatim.com) - Ribuan tanah aset Pemkab Sidoarjo sampai hari ini belum tersertifikasi. Padahal target Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara (Kanwil BPN) Jatim, seluruh aset milik pemkot/pemkab harus tersertifikasi Tahun 2023 mendatang.
Untuk itu, Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono bertandang ke Kantor BPN Sidoarjo untuk berkoordinasi soal sertifikasi aset Pemkab Sidoarjo itu, Senin (15/02/2021). Kunjungan Hudiyono disambut Kepala BPN Sidoarjo, Humaidi.
Baca juga: Gebyar Literasi Anak PAUD hingga SD Ikut Meriahkan Peringatan Harjasda ke 167 di Kota Delta
Cak Hud, sapaan akrab Hudiyono menjelaskan sampai sekarang masih ada 1900-an aset Pemkab Sidoarjo yang belum tersertifikasi. Rinciannya, ada tanah kantor 106 bidang, tanah sekolah 500 bidang dan ada tanah jalan 663 bidang.
"Untuk mempercepat upaya sertifikasi ribuan tanah aset Pemkab Sidoarjo ini, kami berkoordinasi dengan BPN Sidoarjo. Dengan target per tahun lebih dari 600 sertifikat selesai. Sinergitas antara Pemkab dan BPN Sidoarjo harus berjalan dengan baik. Kami juga akan support yang dibutuhkan BPN Sidoarjo untuk percepatan sertifikasi tanah aset Pemkab Sidoarjo ini," ujar Hudiyono.
Sedangkan support yang dimaksud Cak Hud mulai dari pendanaan, proses pendataan, peralatan ukur hingga komputerisasi. Selain itu, Pemkab Sidoarjo akan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pengawas pertanahan di tingkat kecamatan termasuk SDM pelatihnya.
"Untuk anggaran sertifikasi, ini anggaran khusus. Sehingga harus dibahas bersama DPRD Sidoarjo," imbuhnya.
Sementara Kepala BPN Sidoarjo, Humaidi menyambut percepatan sertifikasi tanah aset Pemkab Sidoarjo ini. Menurutnya ada beberapa hal yang perlu disiapkan Pemkab Sidoarjo agar proses sertifikasi berjalan lancar sesuai target.
"Kami (bersama pemkab) akan segera membentuk tim terpadu untuk menginventarisir letak dan luas tanah masing-masing. Sehingga saat petugas pengukur datang ke lapangan tidak mengalami kendala," tegasnya.
Baca juga: Peringati Harjasda ke 167, Gelar Doa Bersama 1000 Anak Yatim Sekaligus Santunan
Selain itu, lanjut Humaidi pihaknya mengingatkan agar Pemkab Sidoarjo segera menganggarkan biaya untuk sertifikasi tanah aset itu. Apalagi, berdasarkan arahan Kepala Kanwil BPN Jatim, harus membentuk dan melatih pengawas pertanahan yang bertugas untuk memperlancar proses sertifikasi dan mengawasi tanah aset Pemkab Sidoarjo.
"Tahun 2021 ini, kami bersama Pemkab Sidoarjo mentargetkan sertifikasi sebanyak kurang lebih 600 bidang tanah aset Pemkab Sidoarjo. Kalau tidak ada kendala, kami optimis Tahun 2023 mendatang, seluruh tanah aset Pemkab Sidoarjo tersertifikasi," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi