Sidoarjo (republikjatim.com) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menolak tawaran Presiden Joko Widodo. Padahal, tawaran Presiden yang akrab dipanggil Jokowi itu cukup menggiurkan. Yakni bakal dijadikan salah satu menteri dalam kabinet Ir Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin periode 2019 - 2024 mendatang.
"Masalah menjadi menteri itu semua orang punya hak yang sama. Tapi saya mau konsentrasi mengurusi pekerjaan partai saja. Karena dipercaya sebagai Sekjen atau bahkan pengurus ranting PDI Perjuangan adalah dedikasi dari kader," ucap Hasto Kristiyanto saat ditanya soal tawaran menjadi menteri di Pondok Modern Bumi Sholawat, Lebo, Sidoarjo, Jumat (18/10/2019).
Bagi Hasto meski dirinya tidak masuk dalam salah satu menteri di kabinet Jokowi periode kedua ini, tidak menjadi masalah. Baginya tugasnya di partai cukup berat. Sementara tenaganya sangat terbatas.
"Biar saya berkosentrasi di PDI Perjuangan saja. Sekarang sudah bayak yang bisa menggantikannya," imbuhnya.
Bagi Hasto selama ini antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri dan Jokowi selalu berdiskusi soal pengisian kabinet baru itu. Keduanya sepakat ingin bergerak cepat paska pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 20 Oktober 2019 besok.
"Paskapelantikan Presiden dan Wapres pasti terbentuk kabinetnya," tegasnya.
Ditanya soal jatah menteri dari kader PDIP, Hasto optimis jumlahnya lebih banyak dari partai lainnya. Alasannya, hal itu sesuai hasil perolehan suara sekaligus janji Jokowi.
"Karena PDIP partai pemenang tetap jatah (menteri) terbanyak. Tapi semua juga mempertimbangkan kerjasama dengan partai lainnya," ungkapnya.
Sementara soal menteri yang diincar PDIP, Hasto justru menampiknya. Bagi mantan anggota DPR RI ini semua jabatan menteri sangat strategis.
"Semua jabatan menteri sangat strategis bagi kemajuan bangsa. Jadi semua sama. Soal jumlah jatah berapa bergantung Pak Jokowi," pungkasnya. Waw
Editor : Redaksi