Sidoarjo (republikjatim.com) - Gelombang protes melanda Kantor DPRD dan Pendopo Pemkab Sidoarjo, Senin (29/06/2026). Ratusan karyawan dan pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) turun ke jalan, menggelar aksi demonstrasi demi menyelamatkan mata pencaharian mereka yang terancam gulung tikar itu.
Massa yang datang dari berbagai pelosok wilayah Sidoarjo ini menyuarakan satu tuntutan mutlak. Yakni jangan tutup SPPG dan berikan kepastian nasib bagi mereka.
Baca juga: Sebut Orangtua Sangat Terbantu, Ketua DPRD Sidoarjo Pasang Badan Desak Program MBG Tetap Lanjut
Sambil membentangkan spanduk bernada protes, para demonstran bergantian melakukan orasi di depan gedung dewan. Rencana penutupan program SPPG dinilai sepihak dan tanpa solusi. Kondisi itu, memicu kepanikan luar biasa bagi ratusan keluarga yang menggantungkan hidupnya di sektor ini.
"Kami ini sudah berinvestasi besar, kami sudah merekrut karyawan. Kalau tiba-tiba ditutup begitu saja, siapa yang mau bertanggung jawab atas nasib kami," teriak salah satu perwakilan massa aksi dengan nada emosional, disambut sorak Sorai peserta demo.
Baca juga: 64 Pasangan Ganda Unjuk Gigi, Wabup Mimik Idayana Resmi Buka Turnamen Tenis Meja Cup 1 2026
Meski situasi di luar sempat memanas akibat orasi yang berapi-api, aksi berjalan relatif tertib di bawah kawalan ketat aparat Polresta Sidoarjo, Satpol PP Pemkab Sidoarjo dan sejumlah petugas keamanan lainnya.
Rencananya, perwakilan demonstran akan masuk ke dalam gedung dewan dan Pendopo Delta Wibawa. Mereka berkeinginan berdialog langsung sejumlah anggota DPRD dan Bupati Sidoarjo untuk melakukan audiensi dan menyampaikan tuntutannya.
Dalam aksi itu, para pelaku SPPG membawa tiga poin tuntutan utama. Yakni penundaan segera rencana penutupan SPPG, pemberian kompensasi yang layak jika kebijakan itu terpaksa diubah dan kejelasan regulasi dan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah terkait program pemenuhan gizi itu.
Hingga berita ini dinaikkan demo masih berlangsung dan mencoba mencari titik temu. Belum ada pernyataan resmi, baik dari pimpinan DPRD Sidoarjo maupun pihak Eksekutif (Pemkab) Sidoarjo, terkait kepastian nasib ratusan pekerja gizi itu. Ary/Waw
Editor : Redaksi