Sidoarjo (republikjatim.com) - Wakil Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Pusat M Hasan Basri menyesalkan soal pernyataan (statemen) Bupati Sidoarjo yang mempersoalkan perizinan pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Buduran, Sidoarjo. Ini menyusul, pernyataan pimpinan daerah itu, dinilai kurang tepat dan kurang berempati saat semua pihak sibuk melaksanakan evakuasi korban musibah ambruknya bangunan justru membahas soal perizinan. Apalagi, hingga kini proses evakuasi korban dibawah reruntuhan bangunan berlantai tiga itu, hingga saat ini belum terselesaikan.
Wakil Ketua GP Ansor Pusat, M Hasan Basri mengatakan tidak eloknya kala pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) dan keluarga berduka, seorang Bupati mala melontarkan sorotan soal bangunan yang roboh tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
"Seharusnya yang ditunjukkan oleh seorang kepala daerah itu, soal empati di saat pihak pesantren (Ponpes) dan keluarga korban menunggu proses evakuasi korban. Ini kok malah pemimpin daerah berstatemen bangunan yang roboh tidak memiliki perizinan," ujar M Hasan Basri, Selasa (30/09/2025).
Selain itu, Ketua Banser Korwil IX Jawa Timur ini juga mengaku kesal. Alasannya, statemen kepala daerah itu dilihatnya sendiri saat di depan kamera media. Lebih parah lagi hal sama juga dilontarkan saat mendampingi Kapolda Jatim Irjen Pol Drs Nanang Avianto M Si saat berkunjung mengucapakan berduka atas musibah yang terjadi di Ponpes Al Khoziny Buduran itu.
"Marilah kita fokus untuk penanganan korban dalam musibah ini, bukan malah mencari kesalahan pihak lain. Karena pernyataan itu, sangat tidak terpuji saat semua masih dalam kondisi berduka," pintanya.
Baca juga: Gebyar Literasi Anak PAUD hingga SD Ikut Meriahkan Peringatan Harjasda ke 167 di Kota Delta
Selama ini, lanjut Hasan Basri, ketika pembangunan di pesantren-pesantren sebagai tempat pendidikan sejak jaman dahulu, banyak pemerintah tidak hadir. Saat ada musibah seperti ini, pihak Ponpes mala justru disalahkan.
"Memang bangunan tidak berIMB hal yang salah. Tapi, sebagai perwakilan pemerintah harus mengerti. Karena tidak mendampingi pihak pesantren saat adanya pembangunan selama ini. Padahal, Ponpes Al Khoziny ini termasuk pesantren berusia tua dan banyak menelorkan ulama-ulama besar. Jasa pendiri dan pengasuh pesantren Al Khoziny sangat besar bagi negara ini, seharusnya itu dihargai semua. Jangan ada musibah seperti ini, berulang-ulang menyoroti soal IMB. Bantu dampingi pesantren-pesantren agar bangunan yang ada bisa berIMB. Jangan ada musibah seperti ini, kesalahan yang ada justru diramaikan pemerintah," tegasnya.
Karena itu, mewakili pengurus GP Ansor pusat, Hasan Basri mengucapkan turut berduka cita yang mendalam. Selain itu, pihaknya berharap seluruh korban bisa ditemukan secara baik-baik dan pihak keluarga diberikan kesabaran.
"Sejak adanya musibah sampai hari ini, tindakan GP Ansor Pusat setiap hari berkoordinasi dengan PC GP Ansor Sidoarjo untuk memberikan bantuan tenaga dan lainnya. Artinya GP Ansor terus berkecimpung untuk membantu atau meringankan beban musibah yang ada saat ini. Itu bagian dari empati dan rasa simpati kita semua," paparnya.
Sementara itu, sebelumnya Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan bangunan Musala Ponpes Al Khoziny Buduran itu ambruk karena belum mengantongi perizinan (IMB). Hal itu disampaikan saat hari pertama proses evakuasi korban (para santri).
"Bangunan (lantai tiga) ini memang izinnya tidak ada. Saya lihat izinnya memang tidak ada. Kemudian mengecor lantai tiga konstruksinya tidak standar hingga akhirnya roboh seperti itu. Faktanya di Sidoarjo, banyak pondok dan masjid tidak mengurus IMB dulu saat pembangunan. Baru kalau bangunan selesai izin diurus. Harusnya, pengurusan IMB diurus dulu biar izin selesai dulu baru melaksanakan pembangunan," pungkasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi