Surabaya (republikjatim.com) - Mantan Ketua PWI Jawa Timur, Akhmad Munir yang juga menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara menyatakan siap maju dan ikut berkontestasi menuju kursi Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (Ketum PWI) Pusat periode 2025 - 2030.
"Bismillah, saya siap maju untuk membawa PWI kembali bersatu. Konsepnya hanya satu dengan melakukan rekonsiliasi," ujar pria yang akrap disapa Cak Munir ini kepada republikjatim.com, Jumat (01/08/2025).
Cak Munir menyatakan ingin menjadi Ketua lantaran ingin menjadikan PWI sebagai komunitas yang berwibawa dengan harapan baru. Bahkan, membawa secara cepat adaptasi PWI menuju digitalisasi.
"Dengan semangat persatuan, saya optimis bisa membawa kebaikan untuk PWI selama 5 tahun ke depan," ungkapnya.
Sebagai bentuk keseriusannya ikut dalam ‘kongres persatuan’ yang digelar akhir Agustus Tahun 2025 mendatang, Cak Munir mulai intensif melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Berbagai komunikasi itu, dilakukan untuk meminta masukan, nasehat kepada para wartawan senior sekaligus menambah jaringan serta masukan-masukan dari beberapa daerah.
"Berbagai masukan dan saran dari daerah-daerah seluruh Indonesia nanti bisa dijadikan bekal demi untuk membawa kemajuan PWI selama 5 tahun ke depan," tegas mantan Ketua PWI Jatim dua periode ini.
Selain itu, Cak Munir juga berdiskusi secara daring dengan para wartawan senior di berbagai provinsi. Harapannya agar mendapatkan beberapa masukan serta saran untuk kebaikan PWI.
"Apalagi, saya sendiri sangat memiliki darah PWI. Karena saya telah bergabung dalam PWI atau sejak mengawali karier saya sebagai wartawan di Jawa Timur," ungkapnya.
Cak Munir juga menyampaikan alasan kuat untuk ikut kontestasi. Salah satunya, demi mengembalikan murwah dan martabat PWI sebagai organisasi pers terbesar di Indonesia.
"Darah saya PWI, sepanjang karier jadi wartawan sejak 1991 sampai sekarang (Tahun 2025) menjadi pengurus PWI," katanya.
Baca juga: Peringati Harjasda ke 167, Gelar Doa Bersama 1000 Anak Yatim Sekaligus Santunan
Diberitakan sebelumnya, menjelang Kongres Persatuan, sejumlah nama muncul sebagai calon Ketua Umum PWI Pusat. Tercatat ada tujuh nama yang dinilai layak untuk memimpin organisasi kewartawanan tertua dan terbesar di Indonesia.
Selain nama Akhmad Munir, juga muncul Atal Sembiring Depari (Ketum PWI Pusat periode 2018-2023), Hendry Ch Bangun (Ketum PWI Pusat hasil Kongres Bandung 2023) dan Zulmansyah Sekedang (Ketum PWI Pusat versi KLB).
Sementara juga ada Teguh Santosa, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Pusat. Teguh Santoso pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Luar Negeri PWI periode 2013–2018 dan menjadi anggota Dewan Kehormatan (DK) dari 2018 hingga 2020.
Ada juga nama Johnny Hardjojo yang masuk dalam bursa kandidat Ketum PWI Pusat. Johnny lahir di Jakarta pada 14 Maret 1959 dan memulai karier jurnalistiknya sejak akhir 1970-an di PT Metro Pos Jakarta.
Johnny pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Pertahanan PWI Pusat (2003–2008), Anggota Dewan Penasihat PWI Pusat (2008–2013) dan saat ini menjadi Ketua Dewan Penasihat PWI Jaya (2024–2029) serta Ketua Dewan Kehormatan Forum Pemred Media Siber Indonesia. Nama lain ada Ketua PWI Depok, Rusdy Nurdiansyah.
Informasi lain menyebut, meski sudah tercatat tujuh kandidat, bukan tidak mungkin akan muncul sosok kandidat lain. Yang terbaru, muncul nama Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim, yang dinilai mampu menjadi penengah.
Menurut wartawan senior Sholahuddin, pihaknya meyakini, tokoh seperti Ahmad Munir maupun Lutfil Hakim bisa menjadi bagian dari jalan tengah rekonsiliasi itu.
"Beliau-beliau ini memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas dan kemampuan komunikasi yang diperlukan untuk membawa PWI semakin maju dalam lima tahun ke depan," tandas mantan wartawan Jawa Pos ini.
Menurut Hud, panggilan akrab Sholahuddin, tentu saja proses pemilihan di Kongres Persatuan PWI itu masih dinamis. Akan tetapi Cak Hud menilai dengan semakin kencangnya tarik-menarik di antara kubu-kubu yang ada, opsi untuk mencari figur penengah dari luar lingkaran konflik utama tampaknya bisa menjadi pertimbangan serius.
"Poros tengah ini demi kepentingan para pemangku kepentingan di PWI pusat maupun daerah," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi