Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemerintah diharapkan peka terhadap permasalahan publik. Terutama, permasalahan bersifat administratif. Pemerintah menjadi satu-satunya tumpuan masyarakat untuk urusan administratif yang wajib bagi masyarakat.
"Saya sangat berharap aplikasi Sipraja agar terus dijalankan dan disosialisasikan ke seluruh masyarakat. Semoga mereka dapat mengoptimalkan pelayanan yang diberikan. Sehingga masyarakat cukup mengakses darimana saja lewat Hand Phone (HP) masing-masing. Aplikasi ini sangat memudahkan masyarakat," ujar Plt Bupati Sidoarjo, Subandi di acara Halal Bihalal dan Tasyakuran Haji Kades Bohar, Kecamatan Taman, Kamis (09/05/2024) malam.
Menurut Subandi, urusan administrasi terutama administrasi kependudukan sangat vital. Administrasi kependudukan menjadi dokumen penting yang wajib dimiliki masyarakat. Hal itu, sebagai bentuk kepatuhan masyarakat terhadap regulasi kependudukan.
"Apalagi saat ini, Kepala Desa (Kades) baru mendapat penambahan masa jabatan 2 tahun. Saya mohon pengabdian dan pelayanan untuk masyarakat harus lebih ditingkatkan. Genjot pembangunan dengan dana yang sudah digelontorkan pemerintah," imbuhnya.
Subandi berpesan, tata kelola pemerintah desa harus diperbaiki. Target pembangunan yang belum tercapai segera dipenuhi. Tujuannya, agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang positif dari pembangunan.
"Bagaimana pun juga pembangunan tidak akan berhasil kalau tidak dibantu semua warga desa. Kita harus memiliki satu kekuatan dan kekompakan untuk suksesnya pembangunan desa. Karena pembangunan desa menjadi tolak ukur majunya Sidoarjo secara umum," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi