Sidoarjo (republikjatim.com) - Lokakarya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) digelar bersama Pemkab Sidoarjo di Hotel Luminor Sidoarjo, Selasa (08/11/2022). Kegiatan yang dihadiri Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor ini juga dihadiri para camat, akademisi, pemuka agama, serta perwakilan TNI dan Polri.
Kegiatan bertajuk Fasilitasi Deteksi Dini Kerawanan Konflik Sosial dan Gangguan Kamtibmas Kabupaten Sidoarjo ini, untuk mengkaji potensi gangguan yang bakal muncul di Sidoarjo.
Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali mengatakan pentingnya kondusifitas dalam mendorong laju pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, kondusifitas menjadi ornamen penting bagi daerah untuk dapat survive membangun wilayahnya.
"Tidak ada kabupaten/kota yang dapat survive atau melaju kencang pembangunannya tanpa kekondusifan yang tinggi. Kekondusifan ini yang akan menentukan arah pembangunan, investasi dan pertumbuhan perekonomian. Kalau semua kondusif maka semua pembangunan bisa berlangsung dengan baik," ujar Bupati muda yang akrab dipanggil Gus Muhdlor ini kepada republikjatim.com, Selasa (08/11/2022) usai pembukaan.
Selain itu, Gus Muhdlor menilai ke depan forum seperti ini lebih sering digelar. Alasan Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo ini, karena tingginya tingkat heterogen yang berpengaruh terhadap potensi munculnya gangguan di Sidoarjo.
"Sidoarjo ini menjadi kabupaten yang unik. Dengan UMR dan UMK yang hanya selisih sedikit dengan Jakarta. Tapi, biaya hidup jauh lebih rendah dari Jakarta. Karena itu, Sidoarjo menjadi jujugan arus urbanisasi dari daerah atau kabupaten/kota lain. Makanya, Sidoarjo saat ini menjadi kabupaten dengan ragam masyarakat tertinggi," tegas alumni Fisip Unair Surabaya ini.
Sementara Ketua FKDM Kabupaten Sidoarjo, Syihabuddin menegaskan tujuan ini untuk memetakan dan menyikapi isu yang perlu dideteksi sejak dini. Terutama, gangguan atau konflik sosial maupun ancaman gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.
"Dalam forum ini kita mencoba untuk berpikir bersama, memetakan serta menyikapi isu yang perlu dideteksi dini. Utamanya, soal gangguan atau konflik sosial serta gangguan keamanan dan ketertiban. Dari diskusi forum ini akan menghasilkan langkah, baik berupa intervensi lapangan atau kebijakan yang nanti akan disampaikan ke Pemkab Sidoarjo sebagai bentuk policy brief agar dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
