Sidoarjo (republikjatim.com) - Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Subandi membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Hotel Aston Sidoarjo, Sabtu (02/07/2022). Sosialisasi ini, untuk menyelesaikan sejumlah persiapan sertifikasi tanah di Sidoarjo.
Kegiatan ini dihadiri anggota Komisi II DPR RI Rahmat Muhajirin, Sekretaris Dirjen Penataan Agraria Awaludin, Kabag Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR/BPN Indra Gunawan, Kabid Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah BPN Jatim Ganang Anindinto serta Kepala Kantor BPN Sidoarjo Yannis Harryzon Dethan.
"Saat ini masih banyak masalah obyek tanah. Melalui kegiatan yang difasilitasi anggota Komisi II DPR RI ini diharap dapat segera menyelesaikan sejumlah masalah pertahanan itu. Termasuk mendorong penyelesaian masalah pertanahan yang ada di Sidoarjo cepat selesai," ujar Wabup Sidoarjo, Subandi.
Selain itu, mantan Kades Pabean, Kecamatan Sedati ini berharap kegiatan itu menjadi wadah bagi Kepala Desa (Kades) untuk bertanya soal penerbitan sertifikat tanah. Sejumlah persoalan dan kendala sertifikasi tanah itu, dapat ditanyakan ke BPN, Kementerian ATR/BPN dan Komisi II DPR RI yang hadir dalam forum itu.
"Kegiatan ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Pemkab Sidoarjo mencari solusi atas sejumlah masalah legalitas tanah bisa cepat diselesaikan," imbuh mantan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo ini.
Subandi mencontohkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Baginya program PTSL akan berjalan lancar dan sukses tidak lepas dari peran serta Kades. Selain itu, juga program Bupati Sidoarjo harus digalakkan. Termasuk harus ada instruksi Gubernur Jatim jika PTSL tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Menurutnya jika program itu disetujui Gubernur Jatim maka akan dikawal dan disampaikan ke Bupati Sidoarjo agar dijalankan hingga tingkat desa.
"Kalau kita bisa menjalankan program itu maka legalitas dari Bupati bisa mengurangi beban BPHTB yang melekat pada pemohon. Apa yang menjadi instruksi pusat yakni kantor BPN harus bisa melayani hari Sabtu dan Minggu juga dijalankan. Agar beberapa masalah yang tertinggal bisa diselesaikan. Saya akan terus menjalin komunikasi dengan Kepala BPN agar program PTSL 2024 segara selesai. Harapan saya semoga yang diinginkan pemerintah pusat ke Sidoarjo bisa cepat selesai," tegasnya.
Sementara Kabag Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR/BPN, Indra Gunawan menegaskan kegiatan Sosialisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang bersama Mitra Kerja Komisi II DPR RI menjadi kegiatan ke 25 yang dilaksanakan di beberapa kota di di Indonesia. Kementerian ATR akan terus mensosialisasikan berbagai metodologi informasi ke masyarakat. Bahkan, dalam setiap kegiatan sosialisasi juga ada sosialisasi program PTSL dengan narasumber cukup berkompeten. Ada Komisi II DPR RI, Pemerintah Daerah dan dari Kantor Wilayah BPN.
"Kami berharap peserta sosialisasi menyampaikan yang menjadi keluhan dan pertanyaan dengan sejumlah masalah pertanahan. Termasuk program PTSL, distribusi tanah, pengadaan tanah dan program lain yang kesemuanya menjadi program strategi nasional. Kami membuka jalur komunikasi ke seluruh masyarakat. Kementerian ATR menyediakan kanal yang digunakan masyarakat untuk berkomunikasi dan bertanya menggunakan #tanya ATR/BPN. Semua akan tercapture Kementerian ATR dan segera direspon," katanya.
Begitu pula, kata Indra dengan adanya pengaduan setiap kantor BPN juga memiliki layanan informasi seperti aplikasi #sentuhtangan. Aplikasi ini untuk mencari informasi tentang balik nama, tentang warisan dan lainnya.
"Bahkan, aplikasi ini bisa diunduh di play store," tandasnya.
Dalam kegiatan ini sebagian besar dihadiri Kades/Kakel se Sidoarjo. Selain membuka tanya jawab, acara juga dilengkapi sesi dialog. Bagi seluruh peserta sosialisasi ada penyerahan secara simbolis 10 sertifikat tanah untuk masyarakat Sidoarjo dari total 182 sertifikat yang akan diserahkan. Hel/Waw
Editor : Redaksi
