Bupati Sidoarjo : Data BPN Sidoarjo Peringkat Pertama Terlengkap dalam Pengurusan Sertifikat Tanah

Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyerahkan sertifikat aset Badan Milik Daerah (BMD), aset Badan Milik Nasional (BMN), wakaf dan PTSL Tahun 2022 di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (24/06/2022).

"Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data BPN adalah peringkat pertama pengurusan sertifikat. Karena setiap bulannya sekitar ada sekitar 22.000 sertifikat," ujar Bupati Sidoarjo yang akrab disapa Gus Muhdlor ini kepada republikjatim.com, Jumat (24/06/2022).

Selasa, 27 Okt 2026 15:43 WIB

Pastikan Warga Huni Rumah Layak Sebelum Hujan, Bupati Subandi Sidak RTLH di Bulusidokare dan Lemahputro

Selain itu, Gus Muhdlor memberi apresiasi setinggi -tingginya kepada BPN Sidoarjo. Hal ini, karena Tahun 2021 untuk pencapaian target 55.000 PTSL tercapai.

"Tahun ini target 15.000 PTSL. Insyaallah semua bisa tercapai karena pengukuran dan lain sebagainya sudah selesai. Tinggal urusan administrasi di kantornya," tegas alumni Fisip Unair Surabaya ini.

Selasa, 27 Okt 2026 10:30 WIB

Sentuhan Kasih Pemkab Sidoarjo, Saat Senyum 3 Warga Difabel Kembali Senyum Saat Terima Kursi Roda dari Wabup Mimik

Sementara Kepala BPN Sidoarjo Yannis Harryzon Dethan menegaskan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 sudah menyerahkan sertifikat untuk PTSL sebanyak 1.006 bidang tanah. Untuk wakaf dan BMD sebanyak 82 bidang. Sehingga total BMD sudah selesai 271 bidang. Hal ini, menjadi awal mula menyerahkan sertifikat Tahun 2022.

"Sesuai arahan Bapak Menteri, kita akan mempercepat proses pendaftaran tanah di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Seksi PTSL dan sengketa Tanah BPN Sidoarjo sudah membuat roadmap sampai Tahun 2024/2025. Karena ada 2 skenario yang mengusahakan semua tanah di Sidoarjo terdaftar," ungkapnya.

Selasa, 27 Okt 2026 09:29 WIB

Saluran Air Diduga Tertimbun Tempat Usaha, HMI Sidoarjo Laporkan Penyebab Banjir Jalan Raya Candi ke BBPJN

Pihaknya meminta Kepala Desa (Kades)/Kelurahan untuk kerjasama dalam mensukseskan program ini. Yakni dengan meminta Kapolresta Sidoarjo dan Dandim 0816 Sidoarjo untuk mengawal sejumlah program itu.

"Tanah itu merupakan aset yang dapat dikelola secara aman, tanpa persengketaan yang mungkin saja sangat berpeluang terjadi. Karena informasi yang salah atau tidak adanya kelengkapan persyaratan untuk aset tanah (sertifikat). Urusan aset tanah ini, menjadi sangat urgensi karena dampaknya sangat luas," tandasnya. Hel/Waw

Editor : Redaksi