Sidoarjo (republikjatim.com) - Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Subandi sidak TPST Desa Bakungtemanggungan, Kecamatan Balongbendo. Sidak ini, karena adanya masyarakat yang kedapatan membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Padahal di desa ini sudah ada TPST.
Subandi minta pengelolaan TPST yang ada di sejumlah desa lebih dimaksimalkan lagi. Pihaknya tidak ingin ada lagi kasus sampah menumpuk di pinggir jalan raya.
"Kesadaran masyarakat juga masih kurang. Kenyataanya masih banyak yang suka buang sampah sembarangan," ujar Subandi kepada republikjatim.com, Rabu (18/05/2022).
Subandi berharap dengan sidak kali ini akan memberikan solusi untuk segera ditindaklanjuti. Menurutnya permasalahan sampah menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya pemerintah saja, tetapi semua pihak harus ikut membantu menuntaskannya.
"Tumpukan sampah ini menjadi masalah kita bersama bukan hanya masalah pemerintah. Semua harus bertanggung jawab. Apalagi dengan adanya Perda baru maka yang terjadi saat ini menjadi tanggung jawab bersama termasuk pihak desa," imbuh mantan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo ini.
Subandi menjelaskan pemerintah akan berupaya memberikan bantuan berupa alat untuk pemilah sampah. Selain itu, akan disediakan oven untuk mengolah sampah agar sampah bisa dikelolah. Wabup menilai Sidoarjo merupakan wilayah yang padat hunian. Kondisi ini membuat produksi sampah semakin tinggi.
"Untuk mengurangi sampah yang ada, kami meminta masyarakat dapat mengelola sampah masing-masing. Salah satunya dengan memilah sampah. Masalah sampah harus dikelola dengan baik. Jangan sampai ada lagi sampah yang dibuang di pinggir jalan. Itu bisa menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu pengguna jalan maupun lahan persawahan sekitarnya," tegas mantan Kades Pabean, Kecamatan Sedati ini.
Subandi berharap para Kepala Desa dan masyarakat memiliki tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungannya. Kepala Desa sebagai pemimpin desa diharapkan bisa membangun komunikasi bersama warganya untuk melakukan Musyawarah Desa (Musdes) soal Perda Persampahan untuk mengatasi masalah sampah. Apalagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebrsihan (DLHK) siap membantu mengelola sampah. Yakni memberi sosialisasi dan pelatihan dalam pengolahan sampah.
"Semoga setelah ini ada tindak lanjut dan tanggung jawab Kepala Desa dan masyarakat sekitar kepada lingkungannya masing-masing. Semoga permasalahan ini segera teratasi dan jangan sampai kondisi ini terulang," jelasnya.
Subandi berharap Perda Persampahan nanti peran serta Pemdes serta stakeholder serta swadaya masyarakat dapat berjalan bersama menuntaskan permasalahan sampah.
"Dengan Perda yang berjalan ini mau nggak mau mulai dari tingkat bawah RT/RW hingga Desa harus Musdes terkait tata kelola persampahan. Agar memaksimalkan pengelolaan sampah selesai di TPST desa masing-masing," pintahnya.
Sementara Kepala DLHK Pemkab Sidoarjo, M Bahrul Amig berharap Perda Persampahan dapat dijalankan dengan baik oleh seluruh desa. Harapannya, sudah tidak ada lagi pembuangan sampah di TPA Jabon. Menurutnya, dalam Perda Persampahan diatur retribusi pembuangan sampah di TPA Jabon. Retribusi yang ditetapkan nantinya cukup tinggi.
"Retribusi itu sebagai shock terapi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di desa agar berjalan maksimal," ungkapnya.
Sementara Kepala Desa Bakungtemenggungan Abu Dawud mengaku tumpukan sampah yang berada di sepanjang jalan sudah lama terjadi. Penyebabnya kurang maksimalnya kinerja TPST desa yang lokasinya di sekitar persawahan.
"Dengan kunjungan Wakil Bupati ini saya semakin semangat dalam mengajak warga mengelola sampah. Saya akan memberikan sosialisasi ke masyarakat dengan bantuan DLHK. Saya sangat berterima kasih dengan pemerintah yang akan memberikan bantuan pengelolaan sampah," pungkasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
