Sidoarjo (republikjatim.com) - Program Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) Sambang Deso bakal dianggap lebih cepat dan tepat dalam merespon serta menangani sejumlah masalah yang ada di desa. Bahkan, dengan adanya Gus Muhdlor Sambang Deso, warga bisa langsung mengadu ke Bupati Sidoarjo.
Program ini akan menjadi trigger dalam percepatan pembangunan di tingkat desa. Selama ini, untuk menyampaikan aspirasi pembangunan alur yang harus dilewati cukup panjang dan cenderung prosesnya lama.
Melalui program Gus Muhdlor Sambang Deso, Bupati Sidoarjo berharap segala persoalan di tingkat bisa tertangani dengan cepat dan tuntas. Selain itu bisa tertangani dengan percepatan dan pemerataan pembangunan di tingkat desa.
"Selain lewat Musrenbangdes, menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat harus dikuati. Yang paling penting pemerintah hadir menyelesaikan persoalan sampai ke tingkat desa. Warga bisa langsung wadul bupati," ujar Gus Muhdlor dalam kunjungan keliling 5 desa di Kecamatan Balongbendo, Jum'at (29/04/2022) malam.
Kelima desa yang dikunjungi yakni Desa Seduri, Bogempinggir, Gagangkepuhsari, Watesari dan Desa Penambangan. Dalam kunjungan itu Gus Muhdlor mengajak Ketua DPRD Usman serta Kepala OPD terkait. Diantaranya Dinas PU Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
Putra Pengasuh Pesantren Bumi Sholawat Lebo, KH Agoes Ali Masyhuri menilai tidak semua warga memiliki kesempatan untuk ikut dalam kegiatan Musrenbangdes. Karena itu, Bupati alumni Fisip Unair Surabaya ini mengambil langkah jemput bola dengan turun ke desa dan berdialog langsung dengan masyarakat.
"Konsep pembangunan seperti ini, konsep pembangunan partisipatoris. Tidak hanya memaksakan program turun ke desa alias top down. Tetapi sebaliknya, suara dari desa didorong untuk ikut terlibat aktif dalam pembangunan Sidoarjo. Suara dari desa selama ini lebih banyak terabaikan. Konsepnya harus buttom up (dari bawah ke atas). Jangan memaksa dengan menerapkan konsep top down program kabupaten dipaksa ke desa, karena kebutuhan setiap desa berbeda-beda," ungkap Gus Muhdlor.
Bagi Gus Muhdlor pemerataan pembangunan hal wajib yang harus dilaksanakan. Agar pembangunan Sidoarjo dapat dinikmati bersama seluruh warga Sidoarjo. Dirinya tidak ingin ada kesenjangan antar warga Sidoarjo yang terkadang merasa dianaktirikan.
"Ketimpangan pembangunan antara wilayah Barat Sidoarjo dan pusat kota Sidoarjo sudah mulai berkurang. Salah satu buktinya pembangunan RSUD Sidoarjo Barat. Saat ini juga sedang dikebut pembangunan Jalur Perlintasan Langsung (JPL) 64 Krian," tegasnya.
Pemkab Sidoarjo, kata Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo ini, mulai mencoba hadir di Sidoarjo Barat agar ketimpangan yang selama ini dikeluhkan warga dapat terjawab. Bahkan sedikit banyak sudah mulai terjawab dengan progres membangun di wilayah Krian seperti pembangunan JPL 64 senilai Rp 240 miliar maupun rumah sakit Sidoarjo Barat Rp 140 miliar.
"Pemerataan pembangunan akan terus didorongnya. Hal pertama yang dilakukan menginventarisasi permasalahan-permasalahan di bawah," paparnya Gus Muhdlor usai dialog di Pujasera BUMDes Penambangan.
Menurutnya cara dialog menjadi cara jitu dan efektif untuk mengetahui langsung setiap permasalahan di desa. Usahanya Pemkab Sidoarjo bersama anggota DPRD untuk memborong aspirasi warga di Balongbendo dan Tarik.
"Menampung aspirasi ini minimal akan dieksekusi (dibangun) Tahun 2023. Agar ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah bagian Barat sedikit banyak semakin mengecil," ungkapnya.
Sejak awal menjabat, Gus Muhdlor yakin dialog seperti ini akan getol dilakukan. Warga dapat menyampaikan uneg-uneg saat disambangi. Melalui cara seperti ini, Gus Muhdlor ingin memupus jarak antara bupati dan warganya.
Dalam kulak aspirasi warga Penambangan, Gus Muhdlor mendapat dua hal besar yang harus dikerjakan. Pertama pembangunan jembatan penghubung antara Sidoarjo dan wilayah Gresik yang berada di Desa Penambangan. Kedua merevitalisasi dan menghidupkan satu-satunya pasar desa di Balongbendo.
"Itu bisa kami tangani. Sebenarnya masih banyak yang lain. Tetapi aspirasi ini lebih penting. Bersama Ketua Dewan akan disarikan dan diformulakan. Semua sudah dicatat Kabag Administrasi Pembangunan (AP) untuk direalisasikan Tahun 2023," pungkasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
