Kemenkumham Jatim Bakal Fokus Kembalikan Fungsi Rutan Situbondo

Situbondo (republikjatim.com) - Overload (Overkapasitas) membuat Rumah Tahanan (Rutan) sulit menjalankan fungsinya melayani tahanan. Salah satu contohnya yang ada di Rutan Situbondo. Dari 290 penghuni, 70 persen diantaranya berstatus narapidana.

"Padahal pola pelayanan dan pembinaan kepada tahanan dan narapidana itu berbeda," ujar Wamenkumham Prof Edward Omar Sharif Hiariej saat mengunjungi Rutan Situbondo, Kamis (21/04/2022).

Kamis, 01 Okt 2026 12:15 WIB

Gagal Berangkat Umrah, Uang 17 Jamaah Rp546,5 Juta Diduga Digelapkan

Pejabat yang akrab disapa Prof Eddy ini menyatakan kondisi di Rutan Situbondo masih belum ideal. Meski tingkat overkapasitas di Rutan Situbondo relatif rendah, lanjut Prof Eddy mayoritas penghuninya berstatus narapidana.

"Namanya rutan itu harusnya diisi para tahanan yang sedang menjalani proses pidana. Sedangkan lapas adalah pembinaan setelah putusan," ungkapnya.

Untuk itu, Prof Eddy yang didampingi Plt Kakanwil Kemenkumham Jatim Wisnu Nugroho Dewanto menyebut salah satu tujuannya melakukan kunjungan kerja ke Rutan Situbondo untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Karena, risiko terjadinya masalah di rutan cukup besar. Apalagi jika antara anggaran yang ada tidak bisa menjawab kebutuhan di lapangan.

Rabu, 30 Sep 2026 23:00 WIB

Bajak Akun Rekan Kerja Kuras Uang Bank Rp 3,2 Miliar, Mantan Pejabat BTN Ditahan Pidsus Kejari Sidoarjo

"Masalah ini selalu memiliki dampak yang harus diminimalisir sedini mungkin. Kami sedang bahas agar segera ada solusi," tegas Wamenkumham.

Sementara Wisnu Nugroho Dewanto yang juga menjabat Kepala Biro Keuangan Kemenkumham ini menjelaskan saat ini ada teknis dan prosedur yang tidak memungkinkan memasukkan anggaran pembinaan narapidana ke Rutan. Untuk itu, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Kementeria Keuangan agar ada kebijakan untuk memberikan diskresi.

"Tentunya, kami berharap para warga binaan mendapatkan pelayanan dan pembinaan sesuai dengan status pidana yang diterimanya," paparnya.

Jumat, 11 Sep 2026 19:24 WIB

Manfaatkan Forensik Digital dan Intelijen, Kanwil DJP Jatim II Amankan Penerimaan Negara Rp 140,88 Miliar

Sementara dalam kunjungan kerjanya kali ini, Wamenkumham juga mengapresiasi kegiatan pembasuhan kaki ibunda oleh WBP. Menurutnya, kegiatan semacam ini perlu dilakukan secara rutin. Tidak hanya digelar saat momen hari kartini saja. Tapi di momen-momen keagamaan juga digelar.

"Jadi ini penting untuk mengingatkan WBP agar punya keinginan untuk kembali ke rumah dan bersimpuh di hadapan ibunya," tandas Prof Eddy. Kem/Hel/Waw

Editor : Redaksi