Jelang Lebaran, Kadiv Keimigrasian Ajak Seluruh Jajaran Tolak Gratifikasi

Surabaya (republikjatim.com) - Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim, Hendro Tri Prasetyo menegaskan agar seluruh jajarannya terus menjaga integritas. Salah satunya dengan menolak segala macam dan bentuk gratifikasi.

Hal itu disampaikan Hendro Tri Prasetyo kepada seluruh Kepala Satker Keimigrasian se-Jatim dalam kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi bertema Implementasi Pengendalian Gratifikasi Senin (18/04/2022). Kegiatan yang digelar di Harris Hotel dan Convention itu dihadiri Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Pol Agung Makbul.

Kamis, 01 Okt 2026 12:15 WIB

Gagal Berangkat Umrah, Uang 17 Jamaah Rp546,5 Juta Diduga Digelapkan

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya Mewujudkan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Hendro menjelaskan salah satu bentuk korupsi yang sering tidak disadari adalah gratifikasi. Alasannya, gratifikasi tidak selalu dalam bentuk uang. Tetapi juga sering diberikan dalam bentuk fasilitas atau barang lain. Apalagi, momen hari raya menjadikan risiko terjadinya gratifikasi semakin besar.

"Untuk itu, kami meminta jajaran untuk menolak segala macam bentuk gratifikasi. Di lingkungan birokrasi harus ditanamkan jangan menerima apalagi meminta gratifikasi. Kita sebagai pelayan publik harus melayani publik," ujar Hendro kepada republikjatim.com, Senin (18/04/2022).

Rabu, 30 Sep 2026 23:00 WIB

Bajak Akun Rekan Kerja Kuras Uang Bank Rp 3,2 Miliar, Mantan Pejabat BTN Ditahan Pidsus Kejari Sidoarjo

Selain itu, lanjut pria asal Surabaya ini, salah satu ciri pelayanan publik yang bersih dari KKN adalah transparansi. Makna transparan suatu pelayanan publik wajib memiliki tiga kejelasan. Yakni jelas waktu pelayanannya, jelas prosedurnya dan jelas biaya layanannya.

"Transparansi selain berfungsi sebagai informasi juga dimaksudkan untuk melibatkan masyarakat dalam memantau pelayanan publik. Dampaknya terbangun kepercayaan publik. Yakni kita sebagai pemberi layanan publik terhindar dari praktik pungli," tegasnya.

Jumat, 11 Sep 2026 19:24 WIB

Manfaatkan Forensik Digital dan Intelijen, Kanwil DJP Jatim II Amankan Penerimaan Negara Rp 140,88 Miliar

Sementara kegiatan itu, lanjut Hendro juga menjadi ajang untuk menguatkan komitmen agar semua jajaran bersungguh-sungguh mencegah dan memberantas korupsi. Terutama dalam rangka melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi.

"Kami berharap kepada seluruh jajaran untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap bentuk-bentuk korupsi beserta konsekuensinya," tandasnya. Kem/Hel/Waw

Editor : Redaksi