Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab Sidoarjo) melaksanakan sinergitas dengan pers dalam mengawal percepatan pembangunan di Kota Delta. Di era Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) kebebasan pers dijunjung tinggi sebagaimana amanah UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Dinas (Sekdin) Komunikasi dan Informatika Pemkab Sidoarjo, Didik Triwahyudi saat membacakan sambutan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dalam kegiatan Bimbingan Teknis Insan Pers di Hotel Tretes View, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Kamis (28/10/2021) malam.
Bintek Insan Pers diikuti puluhan wartawan dari media cetak, online maupun media elektronik. Acara dihadiri Ketua PWI Jawa Timur, Ainur Rahim sebagai narasumber dalam peningkatan kapasitas wartawan. Kegiatan ini juga mengundang organisasi wartawan seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sidoarjo, Forum Wartawan Sidoarjo (Forwas), Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) dan Aliansi Jurnalis Sidoarjo (AJS).
Didik Triwahyudi mengatakan jika Pemkab Sidoarjo membuka ruang seluas-luasnya kepada pers dalam mengawal kebijakan pemerintahan Gus Muhdlor. Karena salah satu tugas pers memberi informasi kepada masyarakat dengan obyektif dan berdasarkan fakta.
"Bupati (Gus Muhdlor) mengapresiasi karena selama perjalanan memimpin Sidoarjo sejak dilantik Februari 2021 Pers selalu mewartakan kinerja Pemkab Sidoarjo," ujar Didik.
Mantan Kabid Kepemudaan, Disporapar Pemkab Sidoarjo ini menjelaskan sikap independen dan sikap kritis menjadi modal penting yang dimiliki pers dalam mengawal demokrasi. Termasuk di dalamnya mengawal kebijakan Bupati Sidoarjo.
"Karena itu, Bupati berpesan kepada Diskominfo untuk melibatkan pers sebagai mitra strategis pemerintah," tegasnya.
Sementara Ketua PWI Jatim Ainur Rahim memberi materi perkembangan media di era pesatnya gempuran Media Sosial (Medsos). Menurut Ainur sekarang ini dunia media mengalami Disrupsi Digital. Hal itu, karena selama setahun terakhir, sejak adanya pandemi Covid-19 mulai 2020 - 2021 media massa disibukkan perampingan internal, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penyesuian manajemen.
"Kondisi ekonomi yang memburuk menghadapkan media massa bisa survive atau sebaliknya hancur. Tapi, kami meyakini masifnya gempuran Medsos tidak bisa mengganti peran media massa. Karena pola komunikasi Medsos hanya satu arah. Sedangkan media massa memberi ruang klarifikasi," pungkasnya. Zak/Waw
Editor : Redaksi
