Sidoarjo (republikjatim.com) - Tumpukan sampah di sepanjang JL Raya Dusun Kemlaten, Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Sidoarjo menjadi perhatian serius Wakil Bupati (Wabup)!Sidoarjo, Subandi. Saat disidak mantan Kades Pabean, Kecamatan Sedati ini merasa kecewa berat.
Hal ini setelah terlihat sampah plastik bercampur sampah rumah tangga memenuhi hampir separuh jalan yang menghubungkan Desa Sidokepung dan Desa Entalsewu itu. Subandi minta kepada para Kepala Desa (Kades) agar segera melakukan Musyawarah Desa (Musdes) membahas penanganan persoalan sampah di tingkat hulu dengan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pemilah sampah di TPS.
Selain mendapatkan teguran, Kepala Desa Entalsewu, Sukriwanto diminta Subandi segera mencari solusi penanganan sampah di desanya. Salah satunya segera melaksanakan Musdes dan membentuk KSM penanganan sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Tujuannya, agar sampah bisa pilah sebelum dikirim ke TPA Jabon.
"Kami melihat tumpukan sampah seperti ini harus ada solusi. Kepala Desa harus bertanggung jawab dengan kondisi sampah yang ada di desanya. Harus ada musyawarah desa mencari solusi persoalan sampah di Sidoarjo harus selesai. Butuh tempat untuk pemilahan. Setiap hari diangkut truk kalau tidak dilakukan pemilahan sebelum diangkut ke TPA Jabon, masalah sampah ini tidak akan selesai," ujar Subandi, Rabu (06/10/2021).
Subandi menjelaskan bukan hanya Kades Entalsewu saja yang diminta membentuk KSM. Akan tetapi permintaan ini berlaku bagi semua kepala desa di Sidoarjo agar segera menyelenggarakan Musdes membahas solusi penanganan sampah.
"Kami mendorong agar Kades tidak hanya membuat laporan saja, tanpa juga harus adanya solusinya," pintah mantan Kades Pabean, Kecamatan Sedati ini.
Tahun ini, kata Subandi Pemkab Sidoarjo melalui anggaran tambahan PAK 2021 sudah mengalokasikan dana untuk pembelian alat pengolahan sampah. Rencananya alat itu akan ditempatkan ke sejumlah TPS yang ada di desa.
"Anggaran PAK Tahun 2021 banyak dialokasikan untuk pembelian alat pengolahan sampah. Setiap desa harus ada TPST. Kalau itu betul-betul dilakukan minimal mengurangi penumpukan sampah yang ada di TPA Jabon," tegas mantan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo ini.
Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pemkab Sidoarjo, Sigit Setyawan berdalih setiap hari TPA Jabon menerima 460 ton sampah. TPA Sanitary Landfill yang direncanakan mulai beroperasi Tahun 2020 laku, karena adanya pandemi Covid-19 berdampak penyelesaian konstruksi Sanitary Landfill.
"Operasional Sanitary Landfill yang direncanakan mulai beroperasi bulan Juni 2020 mundur akibat adanya pandemi Covid-19. Ini karena TPA Sanitary Landfiill dibangun dari dana Jerman, tenaga ahlinya dari Jerman dan peralatannya juga diimpor dari Jerman. Adanya lockdwn di Jerman berpengaruh pada progres penyelesaian di Sidoarjo," kilahnya.
Sigit yang juga Plt Kepala Dinas PUBM dan SDA Pemkab Sidoarjo ini merencanakan Desember 2021 sanitary Landfill sudah selesai dan dioperasikan. Sigit mengakui antara Juni 2020 sampai Desember 2021 ini berpengaruh pada pengelolaan TPA Jabon. Penumpukan sampah di TPA Jabon diakibatkan sampah langsung diangkut ke TPA tanpa melalui pengolahan atau pemilahan terlebih dahulu.
"Kami mengevaluasi semua TPS yang masuk ke TPA dievaluasi. Evaluasinya sesuai dengan kebijakan DLHK. Semua sampah yang masuk dari TPS harus dilakukan pemilahan dan harus ada pengurangan sampah untuk mengurangi volume sampah di TPA Jabon," katanya. Zak/Hel/Waw
Editor : Redaksi
