Ponorogo (republikjatim.com) - Agenda Rapat Paripurna Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Gedung DPRD Ponorogo berakhir ditunda, Rabu (30/06/2021). Rapat paripurna ini ditunda pelaksanaannya, lantaran tidak dihadiri Ketua dan Wakil Ketua.
Selain itu, dari 45 anggota dewan, saat itu hanya dihadiri 28 anggota. Sisanya tidak hadir tanpa alasan yang jelas, termasuk Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto.
Tidak hanya Sunarto, Wakil Ketua DPRD, Dwi Agus Prayitno juga tidak hadir dalam paripurna yang sudah dijadwalkan itu. Ketidakhadiran mereka tidak ada pemberitahuan sama sekali. Bahkan ketidakhadiran anggota lainnya juga dinilai terkesan berjamaah dan diduga ada dugaan pencekalan penyelesaian RPJMD yang berisi program kerja serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo.
"Dalam paripurna kali ini yang tidak hadir seluruh atau 10 anggota Fraksi Nasdem, 3 anggota Fraksi PKB dan 3 anggota Fraksi Golkar. Seluruhnya tidak hadiran tanpa keterangan sama sekali," ujar salah satu anggota DPRD Ponorogo, Agung Priyanto kepada republikjatim.com, Rabu (30/06/2021).
Menurut Agung Rapat Paripurna tanpa kehadiran Ketua DPRD Ponorogo belum pernah terjadi. Apalagi paripurna ini bertepatan paripurna RPJMD. Hal itu sangat penting karena untuk menentukan arah pembangunan Ponorogo selama 5 tahun ke depan.
"Tapi mereka seakan tidak peduli. Padahal sekarang ini Bupati Sugiri Sancoko itu bupatinya rakyat Ponorogo. Sudah tidak ada lagi 01 atau 02. Yang ada 03, Persatuan Indonesia. Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran Ketua DPRD (Sunarto).dan Wakil Ketua (Dwi Agus Prayitno) beserta teman lain yang tidak hadir di paripurna itu," imbuh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ponorogo ini.
Sementara Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto justru pihaknya menyayangkan sikap dan kinerja sekretariat dewan yang tidak konfirmasi terlebih dahulu selama dirinya ada acara lainnya.
"Di sidang paripurna menyampaikan tidak ada keterangan. Ini yang salah. Selama ini paripurna dimulai setelah quorum. Anggota yang belum hadir itu dikonfirmasi satu per satu. Kemarin saya tidak dikonfirmasi. Apakah bisa hadir atau tidak? Sekwan keburu memutuskan sudah dibuat tanpa keterangan. Ini kan salah," kilah politisi Fraksi Nasdem ini. Mal/Waw
Editor : Redaksi
