Sidoarjo (republikjatim.com) - Anggota dan pimpinan Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan spesifik ke Sidoarjo, Jumat (28/05/2021). Dalam kunjungan spesifik terkait pelayanan publik itu, rombongan mengecek sistem pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) di JL Raya Lingkar Timur, Sidoarjo.
Turun dari bandara Juanda Sidoarjo, rombongan langsung menuju MPP Sidoarjo. Para wakil rakyat ini memastikan pelayanan publik di MPP Sidoarjo berjalan baik. Ke 15 orang anggota Komisi II DPR RI dalam agenda kunjungan spesifik di Sidoarjo ini, seusai melihat satu per satu stan pelayanan publik di MPP, rombongan yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung berdialog dengan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) di Pendopo Delta Wibawa.
Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan kedatangannya untuk mengetahui perkembangan pelayanan publik di Sidoarjo. Pihaknya mengapresiasi positif berdirinya MPP Sidoarjo. Menurutnya hal ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan publik.
"Sidoarjo sudah berupaya untuk meningkatkan bentuk tanggung jawabnya sebagai pemerintah yaitu melayani masyarakat dengan mendirikan MPP ini," ujarnya.
Saat ini, kata Doli dirinya bersama rombongan ingin mengetahui langsung sejumlah upaya Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan pelayanan publik. Yakni berupaya menciptakan pelayanan publik semakin hari semakin baik. Dalam kunjungan kali ini dirinya juga ingin mengetahui secara langsung penerapan Online Single Submission (OSS) yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Sidoarjo.
"Kami juga ingin mendengarkan penerapan Online Single Submission. Soal sistem yang sudah dibangun dan pengelolaan sumberdaya manusianya seperti apa," imbuhnya.
Sementara Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) merasa bangga mendapat kunjungan Komisi II DPR RI. Kunjungan ini menjadi motivasi Sidoarjo untuk terus berbenah ke arah yang lebih baik lagi. Baginya perkembangan MPP terus membutuhkan dukungan dan koordinasi dari pemerintah pusat.
"Perhatian seperti ini (kunjungan) membuat kami untuk terus bergerak memperbaiki sistem pelayanannya," tegas Gus Muhdlor dihadapan anggota Komisi II DPR RI yang hadir di Pendopo Delta Wibawa.
Gus Muhdlor menilai perkembangan MPP terbilang baik. Saat ini ada 23 instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat serta ada 177 pelayanan perizinan yang bisa diselesaikan di MPP. Bahkan program Sippadu atau Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu versi 2.0 sudah diadopsi dibeberapa kabupaten/ kota lain.
"Kemarin kami mendapatkan penghargaan bersama lima kabupaten tingkat nasional," ungkapnya.
Kepala DPMPTSP Pemkab Sidoarjo, Ari Suryono yang mendampingi Bupati Sidoarjo mengungkapkan penerapan OSS di Sidoarjo terbilang cepat. Sejak diterbitkan PP 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bulan April 2018, Sidoarjo sudah menerapkan mulai Agustus tahun itu. Bahkan Sidoarjo termasuk menjadi pioner untuk penerspan OSS.
"Saat penerapan OSS Tahun 2018, Sidoarjo ditunjuk sebagai pilot projek Kementerian Ekonomi. Penerapan OSS ditindaklanjuti dengan penerapan aplikasi Sippadu yang terus mengalami pembaharuan. Saat ini hadir Sippadu 2.0 yang mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RI sebagai role model nasional. Sippadu 2.0 direplikasi sekitar 50 kabupaten/kota. Dulu pilot projeknya percontohan KPK pada saat KPK memantau Jawa Timur. Kemudian mereplikasi, mengundang kabupaten/ kota lain untuk melakukan MoU dengan Pemkab Sidoarjo," tandasnya.
Dalam kunjungan spesifik ini, Komisi II DPR RI didampingi Pimpinan Ombudsman RI Mokh Najih serta Direktur Pendaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil Kemendagri David Yama dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Kemendagri Sugeng Hariyono. Hel/Waw
Editor : Redaksi
