Sidoarjo (republikjatim.com) - Sebanyak 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo mendapat penilaian kinerja dengan kategori tinggi selama Tahun 2020. Sebanyak 10 tertinggi diantaranya yakni RSUD Sidoarjo, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, BPKAD, Inspektorat, Dinas Perikanan dan Dinas Tenaga Kerja.
Pemkab Sidoarjo memberi reward (penghargaan) kepada OPD yang capaian kinerjanya tinggi. Reward berupa sertifikat penghargaan ini diberikan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) dalam kegiatan Ekspose Monev Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020 di Fave Hotel, Sidoarjo, Selasa (16/03/2021).
Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) berharap Monev Kinerja Perangkat Daerah yang diselenggarakan ini dapat memicu kinerja seluruh OPD menjadi lebih baik lagi. Dirinya meminta OPD yang memperoleh penilaian kinerja sedang bahkan rendah untuk dapat meningkatkan kinerjanya.
"Tantangan pembangunan daerah semakin berat di masa pandemi Covid-19 saat ini. Pandemi memukul berbagai sektor dan sendi perekonomian. Kondisi ini menuntut kerja keras bersama dan saling berkolaborasi antar instansi dan stakeholder. Saya harapkan semua bahu membahu memulihkan kinerja dan perekonomian Sidoarjo," ujar Gus Muhdlor kepada republikjatim.com, Selasa (16/03/2021).
Selain itu, Gus Muhdlor berharap seluruh OPD dapat saling bersinergi dan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan program kerjanya. Harapannya, dengan sinergi itu dirinya yakin perkembangan pembangunan di Sidoarjo bakal dapat berjalan dengan baik.
"Saya ingin ada percontohan yang dikeroyok bareng-bareng (dikerjakan bersama). Misalkan ada taman di MPP, jangan hanya diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) saja, tapi harus dibangun bareng-bareng. Kalau DLHK masuk menangani taman, Dinas Kominfo masuk masalah internet dan Dishub masuk menangani parkirnya. Ini memang harus ditangani dan digerakkan bareng-bareng," imbuhnya.
Tidak hanya itu, lanjut Alumni Fisip Unair Surabaya ini, jika dibutuhkan OPD dapat bersinergi dengan OPD kabupaten/kota lainnya. Seperti dengan Kota Surabaya maupun Kabupaten Gresik. Hal ini menurutnya penting dalam menyelesaikan persoalan antar daerah. Seperti persoalan penanganan Covid-19, transportasi, penanganan banjir maupun sinergi dalam pengembangan knowledge (pengetahuan) manajemen agar ide dan gagasan antar daerah bisa diakses.
"Ini seperti sinergi yang langsung dilakukan Walikota Surabaya dan Bupati Gresik setelah beberapa hari dilantik sebagai bupati. Kalau antar bupati dan walikota saja bisa bersinergi, antar OPD yang lebih kecil lingkupnya juga harus lebih bisa bersinergi," tegasnya.
Sementara Sekda Sidoarjo, Ahmad Zaini menegaskan penilaian kinerja perangkat daerah berdasarkan pada beberapa indikator. Diantaranya kinerja program, nilai Sakip, realisasi penyerapan anggaran serta indek reformasi birokrasi. Setiap indikator memiliki prosentase nilai tersendiri. Untuk kinerja program 30 persen, nilai Sakip 30 persen, realisasi penyerapan anggaran 25 persen serta indeks reformasi birokrasi 15 persen.
"Ada 18 OPD dari 48 OPD dengan pencapaian program 100 persen. Terdapat pula 7 OPD dengan pencapaian programnya dengan nilai 99. Kemudian 17 OPD lainnya dengan nilai antara 94-98. Di bawah ini masih banyak dan yang terbawah adalah 78,63, Dinas PU Bina Marga dan SDA," ungkapnya.
Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran tertinggi ungkap Ahmad Zaini dilakukan Dinas Perikanan. Sedangkan yang terendah Dinas PU Bina Marga dan SDA. Untuk indikator Sakip dengan predikat A sebanyak 31 persen dari seluruh OPD yang ada. Sedangkan nilai Sakip predikat B sebanyak 69 persen.
"Untuk nilai Sakip Pemkab Sidoarjo pernah turun tahun lalu. Saat ini kami mencanangkan untuk naik kembali menjadi A. Untuk indikator indeks reformasi birokrasi, ada dua parameter besar yang menjadi dasar penilaian. Yakni komponen pengungkit dan komponen hasil. Dari indeks reformasi birokrasi ini tertinggi adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan yang terendah Dinas Kesehatan," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
