Sidoarjo (republikjatim.com) - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pemkab Sidoarjo menyelenggarakan Sosialisasi Pencegahan Dampak Limbah Domestik. Acara ini bagi para pelaku industri di Sidoarjo. Sosialisasi ini diikuti ratusan perwakilan perusahaan.
Berdasarkan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup melalui Peraturan Menteri LHK No P 68/Menlhk-Setjen/2016 mengenai Baku Mutu Air Limbah Domestik. Secara garis besar, baku mutu air limbah domestik terdiri dari 3 bagian yaitu rumah tangga dan/atau usaha dan/atau kegiatan di lokasi darat, usaha dan/atau kegiatan di lokasi perairan dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Air limbah domestik yang dimaksud pada peraturan itu adalah black water dan grey water. Selain itu, pengolahan air limbah domestik dilakukan secara tersendiri. Yaitu tanpa menggabungkan dengan pengolahan air limbah dengan jenis air limbah domestik maupun secara terintegrasi, melalui penggabungan air limbah dengan jenis air limbah lain ke dalam satu sistem pengolahan air limbah.
Kepala DLHK Pemkab Sidoarjo, Sigit Setyawan mengingatkan berdasarkan Peraturan Menteri LHK, industri diwajibkan mengelola limbahnya sebelum di buang ke sungai.
"Semua perusahaan sekarang tidak boleh membuang langsung limbahnya ke sungai. Perusahaan harus mengolah terlebih dulu IPAL-nya sesuai kadar yang diperbolehkan baru dibuang ke sungai. Aturan ini, untuk mencegah dampak limbah domestik yang bisa mencemari air sungai," ujar Sigit Setyawan di Aston Hotel Sidoarjo, Rabu (02/12/2020).
Sosialisasi yang dibuka Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono ini diharapkan seluruh perwakilan perusahaan yang hadir bisa menyampaikan langsung ke pimpinan perusahaan. Mengingat dampak limbah domestik ini, kontribusi terbesarnya dari perusahaan atau industri kemudian disusul limbah usaha kecil dan limbah rumah tangga.
"Hubungan antara kecerdasan dengan masalah limbah, maka di dalam konsep pembangunan ada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Jawa Timur tinggi, peringkat lima belas. Tapi, derajat kesehatannya masih rendah. Ukuran IPM salah satunya derajat kesehatan. Kami berharap derajat kesehatan meningkat mempengaruhi pola hidup masyarakat yang disiplin menjaga kebersihan agar penanganan dampak limbah ini bisa dilakukan melalui peningkatan IPM," tegas Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono.
Cak Hud, mencontohkan limbah sungai berupa popok atau pampers. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jabon menerima sampah kurang lebih 1.200-an ton per hari. Upaya Pemkab Sidoarjo dalam penyelesaian dampak limbah domestik mulai dari normalisasi sungai dan mengelola sampah di TPA Jabon. Pemkab Sidoarjo saat ini sedang dalam proses membangun pengelolaan sampah untuk mengurai sampah yang masuk.
"Untuk menjaga kebersihan di pasar-pasar, pengelola diminta kerja ekstra. Dengan shodaqoh kerja, Sabtu - Minggu tetap masuk kerja membersihkan sampah-sampah di pasar," ungkapnya.
Sementara berkaitan dengan limbah, ada Jogo Taman Delta, setiap hari Jum'at dan Minggu melakukan bersih-bersih. Selain itu, ada program normalisasi sungai, pembersihan sampah rumah tangga seperti popok-popok bayi yang paling banyak dijumpai, maka menangani dampak limbah domestik ini juga membutuhkan kesadaran masyarakat dan tidak cukup hanya dilakukan pemerintah saja.
"Kami meminta agar sampah yang ada di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPST) dikelola terlebih dulu oleh masyarakat sekitar. Ini dilakukan pemilahan dan bisa dimanfaatkan. Sehingga volume sampah yang dibuang di TPA Jabon setiap hari bisa berkurang," urainya.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi Sidoarjo paling tinggi. Middle income misalnya. Ciri-ciri masyarakat suka rekreasi. Konsumtif, hal ini berdampak pada tingginya volume sampah yang dihasilkan setiap hari.
"Pekerjaan rumah kami yang belum, tolong untuk industri dan khususnya yang ada di jalan-jalan protokol dijaga kebersihan. Kami tidak ingin terjebak pada pertumbuhan ekonomi Sidoarjo yang sudah tinggi. Kami selaku pimpinan Sidoarjo mengharapkan adanya inovasi dan kreativitas pada sektor ekonomi industri kecil menengah," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
