Sidoarjo (republikjatim.com) - Kondisi bangunan Balai Desa Kebakalan, Kecamatan Porong, Sidoarjo kondisinya sangat memprihatinkan. Tampak plafon (atap) bangunannya terlihat rusak berat. Selain kondisinya hancur juga atapnya sudah berjatuhan.
Berdasarkan data kondisi di lapangan, hampir sekitar 50 persen kondisi bangunan kantor desa itu rusak berat. Kerusakannya diduga karena faktor bangunan yang sudah berusia cukup tua. Selain itu, tak kunjung direnovasi dan terkesan dibiarkan oleh Kades dan perangkat desa setempat.
"Seharusnya renovasi bangunan ini diakomodir Pemkab Sidoarjo. Apalagi, saat ini alokasian Dana Desa (DD) tidak diperbolehkan untuk mengcover renovasi bangunan," ujar anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto saat menyampaikan temuan Komisi A DPRD Sidoarjo ketika inspeksi mendadak (sidak) di balai desa itu, Selasa (29/09/2020).
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan dalam Permendes Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD), prioritas utama dalam pengalokasian DD hanya ada dua jenis. Yakni pertama terkait infrastruktur desa dan kedua untuk anggaran pemberdayaan.
"Kalau sejak Tahun 2015-2016 itu DD sudah tidak boleh digunakan untuk pembangunan fisik, maka seharusnya pembangunan balai desa itu bisa dicover Pemkab Sidoarjo," imbuhnya.
Bagi politisi senior PDI Perjuangan ini, kerusakan bangunan Balai Desa Kebakalan tergolong cukup parah. Alasannya, hampir sekitar 50 persen kondisi bangunannya sudah rusak. Kondisi bangunan yang paling parah terletak di bagian belakang kantor desa.
"Saat sidak kami (Komisi A) juga mengajak Pak Camat dan Sekcam Porong. Itu agar mereka tahu di Sidoarjo masih ada kantor desa yang kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak layak digunakan," tegasnya.
Sementara itu, Tarkit menegaskan pihak kecamatan sudah diminta untuk mengakomodir kepentingan pemerintah desa Kebakalan agar menyiapkan perencanaan renovasi kantor desa itu. Selain itu, Komisi A DPRD Sidoarjo juga juga bakal berkirim surat ke Pemkab Sidoarjo.
"Anggota kami yang di Banggar juga nanti akan menyampaikan temuan ini. Agar menjadi perhatian serius pihak eksekutif (Pemkab Sidoarjo)," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
