Puluhan Massa Lurug DPRD Sidoarjo, Desak Penghapusan RUU HIP

Sidoarjo (republikjatim.com) – Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) menggelar aksi di depan kantor DPRD Sidoarjo, Selasa (07/07/2020). Mereka mendesak dewan Sidoarjo untuk membawa aspirasi mereka soal penghapusan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Dalam aksinya, massa dikawal ketat petugas Polresta Sidoarjo dan Satpol PP. Para peserta aksi juga menggelar orasi dengan membawa berbagai poster yang bertuliskan tentang penolakan terhadap RUU HIP. Alasannya, Pancasila sebagai dasar negara sudah final dan tidak perlu dirubah lagi.

"Bagi kami, Pancasila merupakan dasar negara yang sudah teruji membawa Indonesia hidup rukun selama 75 tahun. Berbagai usaha untuk mengganti dasar negara ini berulang kali terjadi. Tapi Indonesia bulat mempertahankannya. Karena itu GMBI akan mempertahankan Pancasila sampai titik darah penghabisan jika ada pihak yang berusaha mengganti Pancasila," ujar salah seorang peserta aksi.

Ketua LSM GMBI Distrik Sidoarjo Nunuk menjelaskan pihaknya akan terus berupaya meminta DPR RI dan pemerintah menghapus RUU HIP.

"Karena Pancasila itu sudah final sebagai dasar negara. Sementara RUU HIP cenderung ke paham komunis," ungkapnya.

Menanggapi tuntutan itu, Ketua DPRD Sidoarjo Usman yang menerima perwakilan massa mengapresiasi gerakan ini. Menurutnya aspirasi yang disampaikan ini sangat wajar, karena ini merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang sadar atas keberadaan Pancasila.

"Pancasila selamanya harus tetap pancasila. Tidak perlu dirubah dan tidak perlu diotak atik lagi. Karena itu sudah sempurna," tegasnya.

Usman menegaskan dalam butir-butir di Pancasila sudah lengkap karena dapat menyangkut semua elemen bangsa. Seperti masalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan dan kesejahteraan.

"Kalau ada pihak-pihak yang ingin merubah pancasila menjadi ekasila, itu perlu diwaspadai. Kami sebagai wakil rakyat, kami mendukung secara kelembagaan DPRD Sidoarjo menolak RUU HIP menjadi undang-undang. Kami meminta mengeluarkan dari Prolegnas," ungkapnya.

Selain itu, politisi senior PKB Sidoarjo ini juga akan mengirimkan surat pernyataan ini kepada pimpinan DPR RI soal penolakan itu. Menurutnya, semakin banyak yang menyampaikan aspirasi menolak, maka DPR RI harus mendengar rakyat aspirasi itu.

"Semakin banyak yang menyuarakan penolakan, maka aspirasi ini akan semakin didengar DPR RI. Semua aspirasi rakyat harus dijalankan," tandasnya. Hel/Waw

Editor : Redaksi