Surabaya (republikjatim.com) - Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur (Jatim), Bambang Haryo Soekartono (BHS) menilai harga bahan bakar minyak di dalam negeri diduga banyak dimanipulatif. Hal ini lantaran harganya lebih mahal dari harga seharusnya.
Akibatnya, terjadi biaya tinggi dan harga-harga barang lebih mahal. Kondisi ini membuat beban masyarakat makin berat menghadapi dampak Covid-19 hingga menjalang Idul Fitri 1441 Hijriyah.
Anggota Komisi VI DPR periode 2014-2019, Bambang Haryo Soekartono mengungkapkan salah satu indikasi dugaan manipulasi harga BBM itu terlihat dari mahalnya harga solar di dalam negeri dibandingkan dengan bunker di pelabuhan Singapura. Mengutip data bunker-ex.com per 21 Mei 2020, harga bunker minyak diesel (solar) jenis MGO (HSD) di pelabuhan Singapura tercatat USD264 per 1.200 liter. Ini berarti harga solar nonsubsidi di pelabuhan transhipment terbesar di Asia Tenggara itu hanya Rp 3.300 per liter (asumsi kurs Rp 15.000 per dollar AS).
"Harga itu lebih rendah dari harga solar nonsubsidi (HSD) di Indonesia sebesar Rp 7.300 per liter (harga awal Mei 2020). Bahkan masih lebih rendah dibandingkan harga solar subsidi di Indonesia yang masih Rp 5.150 per liter. Sehingga pelabuhan internasional di Indonesia tidak bisa bersaing dengan pelabuhan Singapura. Karena harga bankernya 2 sampai 3 kali lipat di pelabuhan internasional Indonesia. Padahal jargon Pak Presiden Jokowi dunia maritim harus bisa bersaing secara global," ungkap Bambang Haryo, Jumat (22/05/2020).
Berdasarkan data itu, lanjut politisi Partai Gerindra ini, pihaknya yakin harga solar nonsubsidi di dalam negeri seharusnya tidak boleh lebih dari Rp 4.300 per liter meski sudah dibebani pajak 4 persen dan ongkos angkut menggunakan asumsi biaya logistik termahal di dunia yakni 26 persen sampai ke pelosok.
"Maka solar nonsubsidi harus dijual dibawah Rp 4.300 per liter. Sedangkan harga solar subsidi di Indonesia seharusnya maksimal tidak lebih dari Rp 3.300 per liter," imbuh politisi Partai Gerindra ini.
Karena tak ada upaya menurunkan harga solar saat harga minyak mentah dunia turun drastis, Bambang Haryo mempertanyakan sikap pemerintah yang tidak menggubris tuntutan berbagai kalangan agar segera menurunkan harga BBM itu. Terutama BBM jenis solar yang sangat dibutuhkan sektor industri, transportasi publik, perikanan dan maritim serta UMKM termasuk restoran dan pariwisata. Bahkan menunjang pertumbuhan ekonomi secara nasional.
"Saya merasa heran kenapa Presiden Jokowi dan kabinet dari kementerian terkait tidak ada perhatian soal ini. Bahkan tutup mata tutup telinga, ada apa ini? Apakah ingin membiarkan ekonomi Indonesia hancur, makin banyak tenaga kerja yang di PHK dan membiarkan perusahaan nasional kita bangkrut dan dikuasai oleh asing?," tegasnya.
Bambang Haryo menguraikan harga bahan bakar yang disinyalir dimanipulasi bisa dikatakan bentuk penzaliman terhadap hak rakyat. Alasannya rakyat yang seharusnya bisa membeli barang atau kebutuhan pokok dengan harga lebih murah maka energi primer itu harus dikelola secara benar dan transparan.
"Sampai saat ini berbagai desakan tak digubris. Bahkan Pertamina tidak segera menyesuaikan harga sejak minyak dunia turun drastis mulai awal Tahun 2020. Padahal APBN sendiri mengalokasikan subsidi untuk BBM tertentu, termasuk solar sebear Rp 1000. Ini sama saja penyimpangan terhadap anggaran APBN dan harus diusut," pintahnya.
Oleh karena itu, Bambang Haryo mendesak DPR RI bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) mengaudit Pertamina dan Kementerian ESDM. Hal ini untuk menyelidiki dugaan permainan dan kartelisasi yang mengakibatkan kerugian negara akibat tindakan Pertamina yang didukung penuh sejumlah kementerian terkait itu. Begitu juga dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga diminta ikut mengusut dan mengaudit BUMN itu karena dinilai merugikan konsumen dan dunia usaha karena harus membeli bahan bakar dengan harga lebih mahal dari yang sebenarnya.
"Harga solar lebih murah seharusnya menjadi insentif bagi industri dan usaha lainnya untuk dapat bangkit lagi dari dampak Covid-19. Karena biaya energi lebih murah. Tetapi kesempatan ini disia-siakan oleh pemerintah sehingga akan menjadi bumerang bagi ekonomi nasional," tandas pria yang akrab dipanggil BHS ini.
Diketahui harga minyak mentah dunia sempat turun drastis bulan lalu. Harga minyak mentah Brent untuk kontrak Juni anjlok ke bawah US$20 per barel, sementara minyak West Texas Intermediate (WTI) US$12 per barel, bahkan sempat di bawah 0 dollar AS per barel. Hel/Waw
Editor : Redaksi
