Sidoarjo (republikjatim.com) - Warga perbatasan Desa Semambung dan Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Sidoarjo mendesak Pemkab Sidoarjo untuk menormalisasi sungai perbatasan antar kedua desa itu. Alasannya, saluran air sungai sepanjang 1,5 sampai 3 kilometer itu mengalami pendangkalan.
Selain itu juga dipnuhi tanaman enceng gondok, kangkung dan sampah. Akibatnya saluran air sungai, tidak bisa mengalir normal dan lancar. Warga khawatir air sungai meluap hingga menggenangi pemukiman warga dan lahan pertanian saat intensitas hujan tinggi. Apalagi, kampung ini rawan banjir ketika musim hujan.
Penjabat (Pj) Kepala Desa Semambung, Jema'in melalui Sekretaris Desa (Sekdes) Samsul Huda mengatakan sungai batas desa itu memang harus dinormalisasi. Karena sungai mengalami pendangkalan. Warga khawatir air sungai meluap dan membanjiri rumah warga.
"Kondisi air dan bibir tangkis (tanggul) hampir rata dan terlihat tidak memiliki tangkis. Padahal di barat sungai, ada lahan sawah dan tambak. Jika hujan sedikit, air sungai akan meluap membuat petani sawah tidak bisa bercocok tanam," terangnya kepada republikjatim.com, Rabu (04/03/2020).
Menurut Samsul pendangkalan sungai itu hampir terjadi sejak 8 tahun terakhir. Hingga kini, belum tersentuh bantuan sama sekali. Pihak Pemerintah Desa berusaha dan berupaya mengajukan proposal bantuan ke sejumlah instansi di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Namum belum ada jawaban dan realisasinya.
"Kami berharap, pengajuan bantuan normalisasi sungai segera direalisasikan agar warga Desa Semambung merasa aman, nyaman dan terbebas banjir," pintahnya.
Bagi Samsul persoalan yang dihadapi Pemerintah Desa Semambung tidak hanya soal normalisasi sungai. Selain itu juga ada masalah Penerangan Jalan Umum (PJU) berada di lingkungan RT 01 sampai RT 04, RW 05. Di jalan itu, hingga kini tidak ada PJU sama sekali. Akibatnya, saat malam hari tampak gelap gulita.
"Padahal jalan itu jalan alternatif akses menuju desa lain," tegasnya.
Sementara masalah lainnya pembangunan jembatan baru sepanjang 4 meter dengan lebar 3 meter di area lahan pertanian. Saat ini jembatan itu masih terbuat dari sesek bambu. Sehingga petani maupun petambak merasa kesulitan ketika mengangkut hasil panen. Untuk pembuatan jembatan baru itu diperkirakan menelan anggaran mencapai Rp 300 juta.
"Saya kira Pemerintah Desa tidak mampu mengerjakan pembangunan itu. Karena diambilkan anggaran dari mana? Sedangkan jembatan itu kondisinya sudah mengkwatirkan. Sebagian bambu sudah kropos, rapuh dan mudah patah," pungkasnya. Yan/Waw
Editor : Redaksi
