Ponorogo (republikjatim.com) - Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo tidak akan diam dalam rekruitmen perangkat desa di Ponorogo. Hal ini dipicu dari adanya tiga laporan yang sudah masuk ke Kejari Ponorogo soal suap menyuap penerimaan perangkat desa itu.
Rencananya, tim penyidik Kejari Ponorogo bakal turun ke desa-desa di Ponorogo yang menggelar rekruitmen perangkat desa itu. Pencegahan indikasi antisipasi suap-penyuap ini menjadi agenda khusus yang sifatnya kondisional. Apalagi, banyak desa di Ponorogo yang akan menggelar rekruitmen perangkat desa itu.
Kepala Kejari Ponorogo, Indah Laila dikonfirmasi melalui Kasi Intel, Kondrat mengatakan ada tiga laporan terkait indikasi suap menyuap dalam rekruitmen Perangkat Desa yang masih tahap pendalaman laporan itu.
"Sampai saat ini kita sudah menerima tiga laporan soal indikasi suap-menyuap proses rekruitmen perangkat desa. Untuk desa, belum bisa kami sampaikan, karena masih didalami kebenaran. Kalau misal sudah ada bukti jelas akan dirilis," kata Kondrat kepada republikjatim.com, Selasa (26/11/2019).
Kondrat menguraikan dugaan adanya indikasi suap ini untuk memuluskan dan meloloskan orang yang dilakukan oknum yang ada di desa.
"Modusnya dikasih suatu barang atau uang agar dia yang dipilih dan yang diangkat," imbuhnya.
Kondrat berjanji dengan banyaknya desa yang melaksanakan rekruitmen perangkat Kejari Ponorogo akan mengawasi langsung ke lapangan. Baginya, langkah pertama dilakukan pencegahan.
"Sampai saat ini ada yang sudah selesai rekruitmen. Ada yang bulan Desember. Jadi kami turun dan akan tetap berkoordinasi dengan Inspektorat dan Pemdes. Bahkan kepolisian agar pengawasannya jadi semacam sosialisasi," tegasnya.
Sementara itu, kata Kondrat tidak henti-hentinya pihaknya mengingatkan para steakholder terutama bagi yang di lapangan dalam melaksanakan rekruitmen itu. Paling tidak ada transparansi.
"Selain 3 laporan yang masuk itu, untuk potensi KKN pasti ada. Tapi apakah potensi itu digunakan atau tidak," tandasnya. Mal/Waw
Editor : Redaksi
