Sidoarjo (republikjatim.com) - Sejumlah anggota dan pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pembangunan RSUD Barat berkonsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rombongan Pansus ini ditemui pejabat KPK, Selasa (05/11/2019).
Namun sayangnya, pejabat KPK yang menemui anggota Pansus KPBU Pembangunan RSUD Barat itu belum bisa memberikan masukan. Bahkan cenderung harus dipelajari terlebih dahulu isi perjanjian KPBU itu.
"Masih belum ada jawaban pasti. Karena masih perlu mendalami materinya," kata anggota Pansus KPBU Pembangunan RSUD Barat, Bangun Winarso kepada republikjatim.com, Rabu (06/11/2019) melalui ponselnya.
Dengan kondisi itu, kata Bangun belum ada masukan sama sekali dari KPK untuk tim Pansus KPBU Pembangunan RSUD Barat. Karenanya, pihaknya bakal menunggu masukan dari KPK itu.
"Memang belum ada masukan karena materinya masih harus dipelajari," imbuh anggota Fraksi PAN dan PPP DPRD Sidoarjo ini.
Sedangkan soal ditanya mengani hasil konsultasi ke Wagub Jatim, Emil Dardak Elistianto beberapa pekan lalu, hasilnya Wagub mendukung sistem KPBU. Alasanya lantaran Wagub Jatim secara personal pernah bekerja di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Terutama soal masalah percepatan infrastruktur.
"Tapi tetap keputusan persetujuan kerjasamanya tetap ada di DPRD Sidoarjo," tegas anggota Komisi D DPRD Sidoarjo ini.
Sedangkan, anggota Pansus KPBU Pembangunan RSUD Barat lainnya memaparkan saat kunker ke Dinas Kesehatan (Dinkes) dan RSUD Kabupaten Semarang. Untuk pembangunan RSUD Tipe C dengan kapasitas 200 Tempat Tidur (TT) membutuhkan dana APBD Rp 98 miliar dengan luas lahan 1.600 meter persegi. Bahkan bangunan RSUD Tipe C itu full AC, 4 lift dan 4 escalator. Sementara alat kesehatan (alkes)-nya menelan anggaran Rp 32 miliar.
"Kesimpulannya untuk membangun RSUD Tipe C dengan kapasitas 200 TT gedung dan alkesnya Rp 132 miliar," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Pansus KPBU Pembangunan RSUD, Abdillah Nasih menegaskan hasil konsultasi belum bisa dirangkum semua oleh Pansus.
"Iya (konsultasi ke KPK). Masih belum dirangkum semuanya di Pansus," tandasnya. Waw
Editor : Redaksi
