Sidoarjo (republikjatim.com) - Sekitar 27 pemilik warung di Desa Gemurung, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo terpaksa demo mendatangi Pendopo Pemkab Sidoarjo, Kamis (01/08/2019). Mereka ingin mengadukan soal rencana warung dan usaha mereka yang bakal ditertibkan itu.
Namun upaya mereka untuk bertemu Bupati Sidoarjo tertahan. Hal ini karena pintu pagar rumah dinas itu ditutup petugas Satpol PP Pemkab Sidoarjo. Akibatnya massa hanya bisa duduk-duduk bergerombol di trotoar jalan di depan Pendopo Delta Wibawa itu untuk menunggu Bupati Sidoarjo. Saat itu, Bupati Saiful Ilah menghadiri acara Pemberangkatan KKN Mahasiswa Umsida serta Dialog Publik tentang Lingkungan Hidup di Tlocor, Kecamatan Jabon.
Salah satu perwakilan warga, Muhammad Khalim mengatakan pihaknya datang ke pendopo untuk mempertanyakan kebijakan bupati yang berencana membongkar warung dan Bangunan Liar (Bangli) di Desa Gemurung, Kecamatan Gedangan. Menurutnya, ada 27 unit bangunan semi permanen digunakan sebagai usaha warga setempat untuk berjualan makanan dan minuman, warkop, kios dan berbagai aneka usaha dagang lainnya.
"Kami mendapat surat peringatan untuk membongkar bangunan-bangunan warung itu. Isinya kalau sampai 5 Agustus depan tidak dibongkar, maka akan dibongkar paksa. Makanya kami protes ini," terangnya kepada republikjatim.com, Kamis (01/08/2019).
Lebih jauh, mantan Fraksi PKB DPRD Sidoarjo ini menilai rencana penertiban itu tidak mencerminkan prinsip keadilan yang berimbang bagi seluruh warga Sidoarjo. Pihaknya membandingkan dengan Bangli di JL Gajah Mada Sidoarjo yang sama-sama menggunakan lahan sempadan sungai. Namun jutru terkesan dibiarkan oleh Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air maupun Satpol PP Pemkab Sidoarjo.
"Kalau kos-kios di Gemurung itu tidak usah dibongkar. Karena bangunan itu akan kami bongkar sendiri kalau bangli yang ada di JL Gajah Mada dibongkar terlebih dahulu," tegasnya.
Sementara perwakilan pendemo ini ditemui Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah sekitar pukul 13.00 WIB bersama Satpol PP bersama sejumlah pejabat lainnya.
"Untuk sementara rencana penertiban bakal ditunda dahulu," tandasnya. Waw
Editor : Redaksi
