Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah menyatakan siap membentuk tim penelusuran aset milik Pemkab Sidoarjo. Selain menyiapkan tim penelusuran aset yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), polisi dan jaksa.
Bupati dua periode ini juga menyiapkan tim legal aset dengan melibatkan Polresta dan Kejaksaan Sidoarjo Bahkan juga siap mengevaluasi 12 bentuk kerjasama yang dipertanyakan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar Bintang Persatuan dan Fraksi Gerindra dalam Pandangan Umum (PU) Fraksi dalam sidang padipurna pekan lalu.
"Semua PU Fraksi kami tindaklanjuti termasuk pembentukan tim penelusuran aset, sekakigus tim legal aset dan tim penyelesaikan aset. Semua akan dirapatkan dan dikoordinasikan Organisai Perangkat Daerah (OPD), Polresta dan Kejaksaan Sidoarjo," terang Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah saat membacakan jawaban Bupati atas PU Fraksi dalam sidang paripurna, Senin (08/07/2019).
Selain itu, Bupati juga berjanji bakal mengevaluasi dan meninjau ulang seluruh kerjasama dengan pihak ketiga (swasta) yang menggunakan aset tanah milik Pemkab Sidoarjo. Baik itu yang sifatnya Bangun Guna Serah (BGS) maupun sejumlah kerjasama yang pembangunanya mangkrak seperti Pembangunan Pasar Kepuhkiriman, Kecamatan Waru.
"Khusus untuk Tanah Khas Desa (TKD) Kelurahan Pucanganom dan Sidoklumpuk segera diinventarisir sekaligus disiapkan papan nama di lokasi TKD itu," tegasnya.
Dari sejumlah kerjasama itu, paling lama kerjasama dengan Sun City Plaza. Yakni memakan waktu 30 tahun. Yakni bakal berakhir pada 25 September 2033.
"Semua kerjasama itu bakal kami tindaklanjuti dengan peninjauan ulang," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah fraksi yang ada di DPRD Sidoarjo ramai-ramai menyoroti masalah aset milik Pemkab Sidoarjo. Sorotan itu disampaikan sejumlah fraksi itu dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2018. Dari sekitar 7 fraksi yang ada di DPRD Sidoarjo, tercatat 3 fraksi paling getol mempertanyakan soal pengelolaan aset milik Pemkab Sidoarjo. Baik itu yang masih berupa tanah maupun yang sudah dalam bentuk kerjasama dengan pihak swasta dalam bentuk Build Operate Transfer (BOT).
Ketiga fraksi yang getol mempertanyakan aset dan pengelolaannya itu yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar Bintang Persatuan. Semua sorotan itu disampaikan masing-masing Juru Bicara (Jubir) fraksi dalam Rapat Paripurna yang dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaolifuddin dan Ketua DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan dan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Emir Firdaus itu. Waw
Editor : Redaksi
