Surabaya (republikjatim.com) - Independensi dan kebebasan pers di ruang digital, kini tengah menghadapi ancaman modus baru. Belakangan ini, mulai marak bermunculan pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menawarkan jasa pembersihan jejak digital (digital content removal) dengan cara memotong jalur resmi penyelesaian sengketa pers.
Fenomena ini, disorot tajam Rumah Literasi Digital (RLD). Ketua Rukun Warta RLD, Fatchur Rohman mengatakan praktik lancung ini sengaja menghindari meja redaksi media yang bersangkutan untuk menghapus berita-berita tertentu.
"Dalam praktiknya, keberatan atau somasi terhadap pemberitaan tidak lagi disampaikan kepada redaksi media yang menerbitkan berita itu. Melainkan, langsung ditujukan kepada penyedia layanan domain maupun hosting," ujar Fatchur Rohman dalam pernyataan resminya di Surabaya, Senin (15/06/2026).
Menurut Fatchur, modus yang digunakan biasanya adalah dengan memakai dalih pelanggaran privasi atau hak cipta atau Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Kondisi ini, lanjut Fatchur jika dibiarkan, aksi sepihak dari penyedia domain (hosting) yang langsung menurunkan konten jurnalistik tanpa verifikasi ini, bisa menjadi preseden buruk. RLD menegaskan penyedia infrastruktur digital tidak boleh gegabah dan ikut terjebak dalam manuver ilegal itu.
"Penyedia layanan domain maupun hosting, tidak seharusnya mengambil tindakan sepihak terhadap konten jurnalistik tanpa melalui proses klarifikasi dan mekanisme yang berlangsung sesuai ketentuan hukum serta etika pers," tegas Fatchur.
Sebagai langkah mitigasi agar media siber tidak mudah goyah oleh taktik "jalur belakang" ini, Rumah Literasi Digital membagikan 6 poin penting yang wajib diperkuat para pengelola media. Diantaranya transparansi alamat yakni mencantumkan alamat redaksi dan kontak yang jelas dan valid. Kemudian, legalitas hukum yakni memastikan legalitas perusahaan pers berbadan hukum resmi. Ketiga responsif terhadap hak jawab dengan berupaya selalu terbuka dan responsif terhadap hak jawab atau hak koreksi yang masuk sesuai peraturan.
"Selain itu, gunakan dokumentasi yang rapi dengan mendokumentasikan seluruh proses jika terjadi sengketa pemberitaan serta terakhir pajang pedoman media siber dengan mencantumkan secara jelas Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) di laman website dan sertakan Komitmen Kode Etik (KEK) demi menjaga kepatuhan total terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam setiap produk berita," ungkapnya.
Dengan memperketat benteng administratif dan profesionalisme itu, lanjut Fatchur media siber diharapkan memiliki posisi hukum yang kuat.
"Media siber harus dapat memperkuat posisi hukum kuat dan profesionalismenya dalam menghadapi berbagai bentuk keberatan atau upaya penghapusan konten yang tidak melalui mekanisme penyelesaian sengketa pers sebagaimana mestinya," pungkas Fatchur. Ary/Waw
Editor : Redaksi
