Sidoarjo (republikjatim.com) - Upaya penertiban kendaraan tidak laik jalan terus diperkuat melalui Operasi Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Barang dan Angkutan Penumpang Tahun 2026 yang digelar di JL Raya Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo.
Kegiatan itu, dilaksanakan Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Sidoarjo bersama Polresta Sidoarjo dan Jasa Raharja Sidoarjo. Selain itu, kegiatan juga diikuti anggota DPRD Sidoarjo, Vike Widya Asroni (anggota Fraksi PKS dan PPP) DPRD Sidoarjo serta Muh Zakaria Dimas Pratama (Ketua Fraksi Partai Demokrat dan NasDem). Keduanya tercatat sebagai anggota Komisi C DPRD Sidoarjo.
Dalam operasi itu, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan angkutan barang dan penumpang. Yakni mulai dari kelengkapan administrasi, kondisi teknis kelaikan kendaraan hingga potensi pelanggaran.
Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, Muh Zakaria Dimas Pratama mengatakan kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam melindungi keselamatan masyarakat, terutama bagi para pengguna jalan yang kerap menjadi korban saat menghindari jalan berlubang dan rusak menganga. Bahkan, operasi itu juga sekaligus menjaga kualitas infrastruktur jalan.
"Bagi kami kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) ini bukan sekadar pelanggaran lalu lintas. Ini ancaman ganda dan bisa membahayakan keselamatan masyarakat, terutama pengguna motor. Ini sekaligus bisa merusak jalan yang dibangun dari uang rakyat dan dari hasil pajak itu," ujar Muh Zakaria Dimas Pratama kepada republikjatim.com, Selasa (21/04/2026).
Dimas menambahkan, kendaraan dengan muatan berlebih menjadi salah satu penyebab utama percepatan kerusakan jalan di berbagai wilayah dan lokasi. Kondisi itu, pada akhirnya membebani anggaran daerah (APBD) Pemkab Sidoarjo, terutama untuk bidang perbaikan jalan hingga berulang - ulang.
"Ketika jalan rusak akibat ODOL, masyarakat dan pengguna jalan raya yang dirugikan. Masalah penertiban ini, bukan hanya soal kenyamanan saja. Akan tetapi, juga risiko kecelakaan yang meningkat dan pemborosan anggaran publik hanya untuk perbaikan dan perawatan jalan rusak," ungkap Zakaria Dimas yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat dan NasDem DPRD Kabupaten Sidoarjo ini.
Melalui operasi gabungan ini, lanjut Zakaria Dimas DPRD Kabupaten Sidoarjo juga mendorong sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya dalam melakukan pengawasan serta penindakan di lapangan.
"Penegakan hukum harus tegas dan konsisten. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelanggaran yang membahayakan keselamatan dan merugikan kepentingan publik," tegas Dimas yang juga menjabat sebagai Ketua PBC HIPMI Kabupaten Sidoarjo ini.
Tidak hanya itu, kehadiran anggota DPRD Sidoarjo dalam kegiatan ini, menjadi bentuk dukungan langsung terhadap langkah-langkah preventif dan represif yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Sidoarjo, Kepolisian (petugas Lantas Polresta Sidoarjo) dan pihak jaminan keselamatan (Jasa Raharja).
"Selain penindakan, kegiatan ini juga diiringi dengan memberi edukasi kepada para pengemudi dan pelaku usaha transportasi. Harapannya, agar lebih patuh terhadap peraturan dan memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan. Bagi kami, keselamatan dan keberlanjutan infrastruktur harus berjalan beriringan. Menindak ODOL bukan hanya soal hukum saja. Akan tetapi juga bentuk nyata keberpihakan kepada rakyat," papar Dimas Zakaria yang juga politisi muda asal Dapil V wilayah Kecamatan Taman dan Kecamatan Sukodono ini.
Hal senada disampaikan anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, Vike Widya Asroni yang juga sebagai anggota Fraksi PKS dan PPP DPRD Sidoarjo ini. Menurut Vike penertiban kendaraan ODOL (Over Dimension Over Load) sangat krusial untuk melindungi infrastruktur jalan rusak yang semakin terus bertambah di Sidoarjo. Selain itu, juga untuk menjamin keselamatan pengguna jalan raya. Karena truk ODOL adalah kendaraan barang yang melampaui batas dimensi (ukuran) atau beban (muatan) yang ditetapkan.
"Akibatnya, menimbulkan risiko kecelakaan tinggi, resiko kerusakan jalan besar dan beban biaya perawatan infrastruktur jalan di Sidoarjo yang besar bisa menjadi beban APBD Pemkab Sidoarjo. Terutama anggaran yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA) Pemkab Sidoarjo.
"Kami mendesak Dishub Pemkab Sidoarjo maupun petugas Satuan Lalu Lintas (Lanta) Polresta Sidoarjo secara masif menertibkan kendaraan ODOL yang melintas di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Langkah ini menjadi salah satu langkah solutif bagi Pemkab Sidoarjo menjaga keselamatan warganya dan menjaga infrastruktur jalannya agar tetap dalam kondisi baik dan tidak cepat rusak baik berlubang maupun retak-retak dan ambles," pinta politisi PKS Sidoarjo yang sudah menjabat anggota DPRD Sidoarjo selama dua periode ini.
Bagi politisi perempuan muda asal Kecamatan Sukodono ini terdapat beberapa poin catatan penting dalam penertiban kendaraan ODOL dalam beberapa pekan terakhir ini. Diantaranya diakui atau tidak, kendaraan ODOL menjadi penyebab utama kerusakan jalan. Selama ini, truk ODOL
mempercepat kerusakan jalan dan jembatan.
"Karena tekanan berlebih menjadi beban yang tidak sesuai dengan kapasitas rancang bangun infrastruktur jalan di Sidoarjo. Terutama jalan kabupaten dan jalan kecamatan," ungkapnya.
Selain itu, kendaraan ODOL juga selalu menjadi ancaman bagi keselamatan L
lalu lintas. Karena kendaraan ODOL rentan mengalami kecelakaan seperti rem blong, terguling atau kehilangan kendali. Terutama saat melintas di tikungan, jalan menanjak maupun jalan menurun.
"Sekarang ini harus ada upaya penegakan hukum dan sanksinya. Karena berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 277, pelaku modifikasi kendaraan yang melebihi kapasitas dapat dikenakan sanksi pidana kurungan dan atau denda maksimal Rp 24.000.000 (24 juta)," urai politisi perempuan asal Dapil V meliputi Kecamatan Taman dan Kecamatan Sukodono ini.
Tidak hanya itu saja, sekarang juga harus ada upaya pemerintah mulai pemerintah daerah (Pemkab Sidoarjo) hingga pemerintah pusat atau Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama kepolisian dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) aktif melakukan penindakan. Seperti memutarbalikkan kendaraan atau memberikan tilang di pintu tol dan jalan nasional.
"Kami berharap target Zero ODOL di 2027. Karena penertiban ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan Sidoarjo bebas ODOL pada tahun 2027. Dengan menertibkan kendaraan ODOL, diharapkan jalan raya lebih awet, biaya logistik dan perawatan infrastruktur jalan menjadi lebih efisien dan keselamatan pengguna jalan lain lebih terjamin," katanya.
Desakan dan langkah penertiban kendaraan ODOL ini juga mendapatkan persetujuan dari Ketua DPRD Sidoarjo, H Abdillah Nasih. Menurutnya, penertiban itu dinilai sangat krusial untuk menjaga keawetan dan kelestarian infrastruktur jalan. Bahkan, sekaligus meningkatkan keselamatan berlalu lintas bagi seluruh pengguna jalan di Sidoarjo.
"Kami sangat mengapresiasi langkah dan rencana dalam menertibkan truk ODOL. Itu akan menjadi langkah yang tepat dan sangat dibutuhkan untuk melindungi infrastruktur jalan di Sidoarjo yang kerap rusak baik berlubang maupun retak-retak di lapangan itu," ucap Abdillah Nasih yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Sidoarjo ini.
Bagi politisi asal Kecamatan Waru ini, truk ODOL misalnya merupakan kendaraan yang membawa muatan melebihi batas maksimal dimensi dan bobot yang diperbolehkan. Selama ini, truk seperti ini menjadi penyebab utama kerusakan jalan di seluruh wilayah Sidoarjo.
"Beban berlebih itu mempercepat kerusakan infrastruktur jalan, meningkatkan biaya perbaikan serta mengurangi kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna jalan.
Kendaraan yang melebihi kapasitas juga memiliki risiko tinggi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, yang berpotensi menyebabkan korban jiwa dan kerugian materi di lapangan," urai politisi senior PKB Sidoarjo ini.
Karena itu, Cak Nasih menegaskan pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap rencana dan langkah strategis penertiban kendaraan ODOL itu. Pihaknya juga mendesak agar kebijakan itu dijalankan secara konsisten dan merata di seluruh Sidoarjo disertai pengawasan ketat dan penegakan hukum yang efektif.
"Dengan menertibkan truk ODOL, kualitas jalan akan terjaga hingga usia pakainya lebih panjang. Dampak positifnya jelas terasa pada efisiensi distribusi barang, kelancaran mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah berkembang pesat," tandas politisi PKB asal Dapil VI meliputi wilayah Kecamatan Waru dan Kecamatan Gedangan ini.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Sidoarjo, Budi Basuki mengaku bakal menindaklanjuti arahan dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo itu. Menurutnya, pihaknya bakal terus berupaya untuk melaksanakan penertiban secara masif dan diagendakan dengan melibatkan berbagai lembaga lainnya untuk melaksanakan penertiban rutin. Termasuk memetakan lokasi dan spot yang bakal dijadikan lokasi penertiban. Hal ini karena ada beberapa titik lokasi jalan yang dilalui kendaraan ODOL di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
"Kami siap melaksanakan masukan dan desakan teman-teman DPRD Sidoarjo itu. Karena penertiban rutin ini, akan meminimalisir angka kecelakaan dan kerusakan jalan di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang selama ini dikeluhkan warga dan para pengguna jalan," pungkas Budi Basuki yang juga mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Pemkab Sidoarjo ini. Adv/Ary/Waw
Editor : Redaksi
