Sidoarjo (republikjatim.com) - Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar sidang paripurna penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2025, Kamis (16/04/2026) siang. Terdapat, sebanyak 29 rekomendasi disampaikan pihak legislatif dalam sidang paripurna itu.
Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Abdillah Nasih didampingi tiga Wakil Ketua Suyarno, Kayan dan Warih Andono. Acara itu juga dihadiri Bupati Sidoarjo Subandi. Hadir pula para pejabat OPD jajaran di lingkungan Pemkab Sidoarjo dan unsur Forkompinda Sidoarjo.
Juru bicara DPRD Sidoarjo, M Rojik mengatakan rekomendasi yang ditujukan kepada eksekutif sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Diantaranya meliputi perbaikan perencanaan pembangunan, perbaikan anggaran, perbaikan peraturan daerah dan perbaikan penyempurnaan kebijakan strategis kepala daerah.
"Beberapa rekomendasi ini, sebagai wujud nyata dan komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan optimal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel serta berorientasi peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar M Rojik disela membacakan 29 poin rekomendasi DPRD Sidoarjo.
Lebih jauh Rojik membeberkan 29 rekomendasi itu menyangkut pelaksanaan program pembangunan di berbagai aspek maupun pelayanan publik. Termasuk, soal urusan pendidikan dan kesehatan menjadi titik penekanan yang harus menjadi perhatian serius Pemkab Sidoarjo. Salah satunya, masih tingginya angka Anak Tidak Sekokah (ATS) yang menjadi permasalahan serius dan masih tingginya angka pengangguran di Sidoarjo. DPRD Sidoarjo mendesak sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengambil langkah kongkret, terukur dan berkelanjutan dalam menekan angka ATS itu.
"Rekomendasi ini, bisa dilakukan melalui penguatan program penjangkauan, pencegahan putus sekolah serta perluasan akses layanan pendidikan inklusif yang merata hingga ke berbagai desa yang tersebar di 18 kecamatan di Sidoarjo," pinta politisi senior PKB Sidoarjo ini.
Selain itu, pentingnya diperkuat program beasiswa, termasuk 10.000 beasiswa kuliah, kemitraan dengan perguruan tinggi dan dunia usaha juga harus diperbaiki. Begitu pula soal program afirmasi untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi.
"Memang capaian indeks infrastruktur pendidikan dalam LKPj ditargetkan sebesar Rp 90,67 persen dan terealisasi 96.37 persen. Tapi, semua itu belum mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Karena masih terdapat kerusakan infrastruktur pendidikan yang siginifikan di sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)," tegas politisi PKB dari Dapil II wilayah Kecamatan Candi, Tanggulangin, Porong dan Kecamatan Jabon ini.
Rojik merinci saat ini, masih terdapat 434 ruang kelas SDN dan 170 ruang kelas SMPN dalam kondisi rusak ringan, sedang dan berat.
"Karena itu, DPRD Sidoarjo meminta OPD terkait lebih serius menangani dan memprioritaskan perbaikan infrastruktur pendidikan itu, sebelum mengalami kerusakan yang lebih parah lagi," paparnya.
Sedangkan pada aspek kesehatan yang menjadi sorotan DPRD Sidoarjo adalah pembangunan dua Pukesmas, yang diminta direalisasi pada 2026. Selain itu, meminta eksekutif lebih serius menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sedati yang mangkrak dan sempat tertunda. RSUD itu, semestinya selesai dibangun pada 2026. Namun, karena terkendala pelaksanaan di lapangan, sehingga gagal diselesaikan tepat waktu.
"Kami meminta dengan tegas agar RSUD Sedati diselesaikan tahun ini. Dan harus bisa mulai bisa dioperasionalkan 2027 mendatang. OPD terkait juga harus memastikan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) penunjangnya," jelas Cak Rojik yang juga politisi asal Kecamatan Jabon ini.
Selain itu, dalam forum rapat paripurna itu Rojik juga menyampaikan usulan agar Pemkab Sidoarjo segera membentuk Unit Reaksi Cepat (URC) dalam menangani kerusakan jalan. Khususnya, jalan aspal yang banyak dikeluhkan masyarakat Sidoarjo selama bertahun-tahun.
"Begitu pula soal kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi sorotan karena dinilai masih kurang sistematis dan belum cukup cekatan dalam merespons kebutuhan publik," paparnya.
Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih berharap seluruh aspirasi, pengaduan serta masukan yang disampaikan DPRD Sidoarjo dapat segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
"Besar harapan kami, agar setiap bentuk pengaduan di DPRD Kabupaten Sidoarjo ini, dapat segera tertangani dengan cepat oleh pemerintah daerah Sidoarjo," tandas Ketua DPC PKB Sidoarjo ini.
Sementara Bupati Sidoarjo, Subandi meminta semua OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo segera menindaklanjuti beberapa rekomendasi legislatif (DPRD) Sidoarjo itu, sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja.
" Termasuk, untuk keberlangsungan berbagai program pembangunan di Sidoarjo ke arah yang lebih baik lagi," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
