Sidoarjo (republikjatim.com) - Tragedi kecelakaan maut akibat jalan berlubang di Jalan Raya Lingkar Timur, Sidoarjo, pada Jumat (06/03/2026) pagi memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Salah satu reaksi itu disampaikan Ketua DPD Partai NasDem Sidoarjo, Muh Zakaria Dimas Pratama. Politisi muda ini, angkat bicara dan menyebut peristiwa ini sebagai "alarm serius" bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
"Persoalan infrastruktur jalan berlubang di Kabupaten Sidoarjo kini bukan lagi sekadar isu teknis pembangunan atau kenyamanan berkendara saja. Melainkan sudah menyentuh aspek keselamatan nyawa warga atau pengguna jalan," ujar Ketua DPD Partai NasDem Sidoarjo, Muh Zakaria Dimas Pratama kepada republikjatim.com, Jumat (06/03/2026) malam.
Lebih jauh, Dimas menanggapi laporan adanya pengendara motor yang meninggal dunia di JL Raya Lingkar Timur. Menurut Dimas, setiap lubang di jalan raya adalah potensi bahaya yang fatal.
"Persoalan jalan rusak sudah menyentuh aspek keselamatan jiwa. Ini menjadi alarm serius soal infrastruktur jalan menyangkut perlindungan warga Sidoarjo. Setiap lubang di jalan pada dasarnya adalah potensi bahaya yang bisa merenggut nyawa pengguna jalan kalau tidak segera ditangani dengan serius, cepat dan tepat," ungkap Dimas yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Demokrat - NasDem DPRD Sidoarjo ini.
Selain itu, Dimas juga menyoroti fenomena warga yang secara swadaya menambal jalan sebagai bentuk kritik halus kepada Pemkab Sidoarjo. Meski mengapresiasi nilai semangat gotong royong, Dimas menilai hal itu menunjukkan adanya celah (gap) dalam sistem penanganan pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Delta.
"Kami mengidentifikasi empat faktor utama mengapa jalan di Sidoarjo, terutama di jalur-jalur strategis, sering mengalami kerusakan berulang. Yakni mulai beban overload, sistem drainase buruk, kualitas pekerjaan jauh dari maksimal dan optimal, kondisi tanah (jalan) serta sistem perencanaan yang diduga kerap terlalu dipaksakan," tegas anggota Komisi C DPRD Sidoarjo ini.
Dimas menguraikan untuk masalah
beban overload. Saat ini, posisi Sidoarjo sebagai kawasan industri membuat intensitas kendaraan berat sangat tinggi. Dampaknya, membutuhkan standar konstruksi yang lebih kuat. Begitu pula soal masalah klasik drainase buruk. Hal ini memicu genangan air dan banjir menjadi musuh utama aspal yang mempercepat kerusakan.
"Sedangkan yang paling fatal adalah kualitas pekerjaan. Bagi kami perlu evaluasi ketat di lapangan soal kualitas pekerjaan agar perbaikan jalan tidak bersifat sementara atau asal-asalan. Termasuk soal kondisi tanah misalnya di wilayah seperti Kecamatan Tanggulangin memiliki tanah yang labil. Hal ini, yang memerlukan pendekatan teknis khusus," ungkap Dimas politisi muda asal Dapil V Kecamatan Taman dan Kecamatan Sukodono ini.
Bagi Dimas sistem perencanaan yang kerap dipaksakan by name by address membuat respons terhadap kerusakan jalan menjadi kurang fleksibel. Padahal, titik kerusakan di lapangan sering berubah dan tidak menentu.
"Agar kejadian serupa tak terulang lagi ada beberapa tawaran sebagai solusi strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA) Pemkab Sidoarjo. Salah satunya, kami (DPD Partai NasDem) mendorong Pemkab Sidoarjo menentukan langkah konkret dalam penanganan jalan berlubang atau yang dikenal warga dengan sebutan jeglongan sewu itu," urainya.
Beberapa tawaran solusi strategis dan konkret itu diantaranya dengan pola perbaikan Life Cycle Costing. Yakni target ketahanan jalan harus lebih dari lima tahun. Hal ini, agar tidak ada perbaikan di titik yang sama setiap tahunnya. Kemudian zonasi jalan industri. Yakni jalur truk berat wajib memiliki spesifikasi konstruksi yang lebih tebal dengan sistem pengawasan ODOL (Over Dimension Over Load) yang ketat. Terakhir yakni dengan dana matching. Yaitu mengingat beban jalan Sidoarjo merupakan tanggung jawab regional, perlu penguatan skema pendanaan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim maupun Pemerintah Pusat.
"Jangan sampai ada lagi korban jiwa hanya karena infrastruktur jalan berlubang atau rusak yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan warganya, justru mala semakin banyak korbannya karena buruknya sistem perencaan damn penangananya itu," pungkas Zakaria Dimas yang juga menjabat sebagai Ketua BPC HIPMI Sidoarjo ini. Hel/Waw
Editor : Redaksi
