Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Subandi mendorong percepatan sertifikasi halal bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Hal itu, disampaikan Subandi di sela audiensi dengan jajaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur di ruang transit Pendopo Delta Wibawa, Senin (02/03/2026).
Dalam kesempatan itu, Subandi mengapresiasi atas perkembangan Safe n Lock sebagai kawasan industri halal di Sidoarjo. Subandi mengungkapkan sertifikasi halal melalui Dinas Pertanian juga berjalan dan perlu terus diperkuat melalui kolaborasi lintas perangkat daerah.
"Alhamdulillah, saya bersyukur industri halal sudah ada di Sidoarjo. Terkait sertifikasi halal di Dinas Pertanian juga sudah berjalan. Mudah-mudahan kita bisa mengajak UMKM yang belum memiliki sertifikasi segera mendaftar agar seluruh produk yang dipasarkan benar-benar bersertifikat halal," ujar Subandi.
Selain itu, Subandi meminta koordinasi antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pangan dan Pertanian serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendata secara detail jumlah UMKM yang telah dan belum memiliki sertifikat halal.
"Tadi disampaikan masih ada biaya Rp 200.000.dengan kuota gratis yang cukup besar. Kalau kuota itu habis, minimal Pemkab Sidoarjo bisa memfasilitasi agar seluruh UMKM bisa memiliki sertifikat halal," katanya.
Subandi juga menyoroti pentingnya kepastian regulasi produk halal di tengah dinamika perdagangan internasional.
"Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, produk UMKM yang dikelola harus memiliki kejelasan dan jaminan halal," tegas Subandi.
Sementara Muhammad Fauzi, perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur menyampaikan terhitung mulai 18 Oktober 2026, seluruh produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, termasuk UMKM. Karena itu, percepatan sertifikasi harus dilakukan agar pelaku UMKM tetap bisa beroperasi dan menjaga perputaran ekonomi.
"BPJPH menyiapkan 1.350.000 kuota sertifikat halal gratis, dengan alokasi Jawa Timur 216.986 kuota. Nah, kalau hingga Juni mampu menghabiskan kuota itu, maka setelah itu di awal Juni bisa memperebutkan kuota nasional. Sementara Sidoarjo baru mencapai 38.000 sertifikat, sehingga perlu dukungan Pemkab dan kolaborasi lintas OPD untuk fasilitasi tambahan serta harus bergerak cepat agar UMKM tetap bisa berusaha dan perekonomian tetap berputar," paparnya.
Selain itu, diharapkan pembentukan ekosistem halal seperti Zona KHAS (Kuliner, Halal, Aman dan Sehat) untuk memperkuat pemasaran produk UMKM. Hal ini sesuai dengan harapan Subandi yakni para pelaku UMKM berlomba - lomba mengurus sertifikasi halal demi meningkatkan daya saing produk UMKM Sidoarjo.
"Kami berharap tahu data secara detail, mana yang sudah dan mana yang belum. Dengan data yang update, mekanisme ini, akan memudahkan kita dalam pemasaran. Terutama, untuk penjualan barang yang betul-betul sudah ada sertifikatnya," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
