Sidoarjo (republikjatim.com) - Fraksi Partai Demokrat–NasDem DPRD Kabupaten Sidoarjo menegaskan pentingnya penguatan kebijakan publik yang lebih tajam, terarah dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat Sidoarjo melalui pengawalan empat isu strategis. Terutama, dalam pembahasan arah kebijakan APBD Tahun Anggaran 2026.
Keempat isu itu, meliputi penguatan infrastruktur pendidikan, penanganan banjir dan mitigasi banjir, pengendalian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) serta efektivitas birokrasi anggaran dan tata kelola keuangan daerah.
Ketua Fraksi Demokrat - NasDem DPRD Sidoarjo, Muh Zakaria Dimas Pratama menilai peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus dimulai dari ruang-ruang kelas yang layak, aman dan nyaman. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang masih memprihatinkan. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 yang dihimpun Fraksi, dari total 4.185 ruang kelas SD Negeri di Kabupaten Sidoarjo, hanya sekitar 54,67 persen yang berada dalam kondisi baik. Sisanya, hampir 45,33 persen, mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga berat.
"Situasi serupa juga terjadi di tingkat SMP. Dari seluruh ruang kelas SMP Negeri, hanya sekitar 55,92 persen yang berkondisi baik. Sementara sisanya mengalami kerusakan pada berbagai tingkat. Kecamatan seperti Sidoarjo, Taman, Wonoayu, Gedangan dan Waru tercatat memiliki jumlah ruang kelas rusak ringan hingga berat yang cukup signifikan dan harus segera diperbaiki," ujar Muh Zakaria Dimas Pratama kepada republikjatim.com, Rabu (26/11/2025).
Lebih jauh, politisi muda yang akrab disapa Dimas ini mengungkapkan persoalan itu diperparah rasio rombongan belajar (Rombel) terhadap ruang kelas yang telah melampaui angka ideal. Di sejumlah kecamatan padat penduduk seperti Tanggulangin, Candi, Sidoarjo, Buduran, Sedati, Waru, Gedangan, Taman dan Krian. Kondisi ini menunjukkan terjadinya kepadatan siswa dalam satu ruang belajar yang berdampak pada efektivitas pembelajaran.
"Fraksi Demokrat–NasDem menilai kondisi ini menuntut keberpihakan anggaran yang lebih kuat dalam APBD 2026. Hal itu sejalan dengan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 yang mengatur standar rasio ideal peserta didik per Rombel. Karena itu, kami mendesak agar rehabilitasi ruang kelas rusak dijadikan program prioritas dengan fokus pada kecamatan dengan tingkat kerusakan tertinggi," pinta Dimas yang juga sebagai Juru Bicara (Jubir) Fraksi Demokrat - NasDem DPRD Sidoarjo ini.
Bagi Dimas saat ini, solusinya yakni
penambahan ruang kelas baru dilakukan secara terencana di wilayah yang mengalami ketimpangan rasio rombel dan jumlah kelas. Baginya, pemenuhan standar sarana prasarana pendidikan diterapkan secara menyeluruh. Termasuk, bagi sekolah swasta yang melayani masyarakat berpenghasilan rendah.
"Begitu pula soal pengembangan laboratorium, perpustakaan dan teknologi pembelajaran modern menjadi bagian dari prioritas pendidikan, bukan sekadar pelengkap. Bagi Fraksi Demokrat–NasDem, investasi di sektor pendidikan bukan sekadar belanja fisik saja. Melainkan, strategi jangka panjang dalam membentuk generasi Sidoarjo yang unggul, berkarakter dan siap menghadapi tantangan global," tegas politisi muda asal Dapil V wilayah Kecamatan Taman dan Kecamatan Sukodono ini.
Sedangkan soal mitigasi banjir juga dinilai masih lemah. Karena itu, Fraksi Demokrat - NasDem mendorong kenaikan anggaran preventif. Bagi Dimas saat ini, persoalan banjir masih menjadi persoalan struktural yang berulang setiap tahun dan berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, aktivitas ekonomi hingga keberlanjutan sektor industri dan pertanian. Faktor utama yang memperparah kondisi ini diantaranya intensitas hujan yang semakin tidak menentu, sedimentasi sungai, penyempitan saluran air dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
"Fraksi Demokrat - NasDem mendorong agar pendekatan penanganan banjir bergeser dari pola reaktif menuju strategi mitigasi preventif jangka panjang melalui beberapa program. Diantaranya anggaran didorong untuk diperkuat dalam APBD 2026. Misalnya,
penambahan dan perawatan rumah pompa di titik rawan genangan,
Optimalisasi kapasitas pompa dan modernisasi sistem operasional,
pembangunan embung atau busem sebagai kawasan tampungan air," paparnya.
Begitu pula soal penambahan Satgas Air untuk normalisasi drainase dan respons cepat di lapangan, penanganan tanggul avour serta penguatan struktur pengendali air secara terpadu.
"Kami menilai, penguatan mitigasi banjir bukan hanya persoalan teknis saja. Melainkan kebutuhan strategis untuk menciptakan rasa aman dan menjaga stabilitas pembangunan di Sidoarjo," jelas Dimas yang juga menjabat Ketua BPC HIPMI Sidoarjo ini.
Sedangkan soal masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di sektor ketenagakerjaan, Fraksi Demokrat - NasDem mencermati penurunan TPT dari 6,49 persen Tahun 2024 menjadi 5,75 persen pada Tahun 2025 sebagai capaian yang patut diapresiasi. Namun demikian, Sidoarjo masih tercatat sebagai daerah dengan TPT tertinggi di Jawa Timur. Hal ini, menunjukkan persoalan pengangguran masih sangat serius.
"Data menunjukkan meskipun terdapat kenaikan jumlah penduduk bekerja sebanyak 43,66 ribu orang pada 2025, penurunan pengangguran hanya sebesar 6,51 ribu orang. Ini mencerminkan tingginya tekanan pasar kerja seiring bonus demografi," ungkapnya.
Karena itu, Fraksi Demokrat - Nasdem mendorong transformasi kebijakan ketenagakerjaan dari pendekatan jangka pendek menuju penciptaan lapangan kerja yang stabil. Diantaranya
penguatan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri (TNA), perluasan model kerja sama dengan DUDI seperti Four In One, pengembangan wirausaha dan UMKM berbasis ekonomi kreatif.
"Begitu pula soal integrasi akses permodalan, pendampingan manajerial, dan digitalisasi usaha. Kami juga meminta agar pemanfaatan skema TAKE difokuskan pada program ketenagakerjaan berbasis kinerja yang berdampak langsung pada peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal," jelasnya.
Sementara soal dorongan reformasi tata kelola anggaran dan transparansi fiskal (keuangan) Fraksi Demokrat - NasDem menekankan pentingnya reformasi birokrasi anggaran melalui penguatan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk memperkuat local taxing power, menurunkan ketimpangan fiskal serta meningkatkan kualitas belanja daerah.
"Penyusunan APBD dengan skenario ganda (optimistis dan konservatif) diapresiasi sebagai pendekatan adaptif, tapi tetap perlu diimbangi dengan evaluasi kinerja BUMD, BLUD dan pengelolaan aset daerah yang lebih transparan dan akuntabel," paparnya.
Begitu pula soal APBD harus menjadi instrumen perubahan sosial melalui penajaman keempat isu strategis itu. Karena itu, Fraksi Demokrat - NasDem menegaskan APBD 2026 harus menjadi instrumen transformasi sosial dan ekonomi, bukan sekadar dokumen administratif saja.
"Keberpihakan pada pendidikan dasar, penguatan mitigasi bencana, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta tata kelola fiskal yang akuntabel diyakini akan memperkuat fondasi pembangunan di Sidoarjo yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
