Sidoarjo (republikjatim.com) - Di saat pemerintah pusat gencar melaksanakan program pemerataan pendidikan secara nasional, di Kabupaten Sidoarjo justru menghadapi kenyataan pahit yang berbalik arah. Hal ini, lantaran sebanyak 10.457 bocah tercatat sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS).
Berdasarkan datanya, dari jumlah sebanyak itu tercatat 4.340 anak (41 persen) belum pernah mengenyam bangku sekolah, 3.504 anak (34 persen) putus di tengah jalan dan 2.613 anak (25 persen) berhenti setelah lulus tanpa melanjutkan pendidikan.
Berdasarkan data resmi Verifikasi Lapangan (Verval) ATS Pusdatin Kemendikbud Ristek Tahun 2025 itu, mengungkapkan tiga kecamatan dengan jumlah anak tak sekolah tertinggi. Yakni di Kecamatan Taman (1.203 jiwa), Waru (1.112 jiwa) dan di Kecamatan Sidoarjo (964 jiwa). Ketiga kecamatan itu tercatat sebagai penyumbang hampir 40 persen dari total ATS di Kota Delta.
Kondisi ini memantik keprihatinan dari berbagai kalangan. Salah satunya pemerhati kebijakan publik Sidoarjo, M Badrus Zaman. Aktivis yang akrab disapa Badrus ini menilai situasi itu sudah masuk kategori darurat pendidikan.
"Sekarang ini tercatat, lebih dari 10.000 anak di Sidoarjo kehilangan hak dasarnya untuk belajar. Ini bukan sekadar angka statistik, tetapi sudah menjadi tragedi sosial yang mengancam masa depan bangsa dan para penerus bangsa di Sidoarjo," ujar M Badrus Zaman kepada republikjatim.com, Selasa (21/10/2025).
Badrus menguraikan sebagian besar ATS berasal dari keluarga dengan ekonomi lemah dan akses pendidikan yang terbatas. Karena itu, Badrus mendorong pemerintah daerah (Pemkab Sidoarjo) bersama pemerintah pusat untuk segera melakukan langkah nyata dalam menangani kasus Anak Tidak Sekolah (ATS) ini.
"Presiden RI, Prabowo Subianto harus turun tangan atas masalah ini. Jangan sampai anak-anak itu dibiarkan nasibnya hingga menjadi generasi yang dilupakan. Kita butuh kebijakan cepat dan berpihak kepada rakyat kecil, terutama di Sidoarjo ini," pintanya.
Bagi Badrus fenomena anak tidak sekolah ini, bukan hanya terjadi di wilayah pedalaman saja. Akan tetapi, juga terjadi nyata di daerah industri, metropolitan sekaligus urban seperti di Kabupaten Sidoarjo.
"Padahal, Kabupaten Sidoarjo ini dikenal sebagai salah satu kawasan penyangga ekonomi utama Jawa Timur. Bahkan pertumbuhan ekonominya juga selalu tercatat mengalami peningkatan signifikan," tegasnya.
Badrus menilai, dalan perkara ini tanpa intervensi serius, Kabupaten Sidoarjo berisiko kehilangan satu generasi produktif pada beberapa dekade mendatang.
"Kalau sekarang saja mereka tak bisa sekolah, 10 tahun lagi kita akan menanggung beban sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar bagi mereka. Itu pasti terjadi," jelasnya.
Sementara berdasarkan dan berkaca dari data itu, bisa menjadi alarm keras bagi semua pihak, terutama di Sidoarjo untuk bekerja ekstra. Apalagi, di balik kemajuan pembangunan dan pertumbuhan industri, masih ada 10.000 mimpi kecil generasi penerus yang tertinggal di sudut-sudut desa Sidoarjo.
"Karena sebenarnya, pendidikan bukan hanya sekadar hak dasar manusia, akan tetapi sudah menjadi napas masa depan generasi penerus dan negara ini," tandasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
