Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemerhati Kebijakan Publik di Sidoarjo memprediksi bakal terdapat Selisih Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD Tahun 2025 mencapai Rp 1,3 triliun lebih. Ini menyusul, serapan dan pergeseran APBD Pemkab Sidoarjo hanya sebesar 2,13 persen selama sebulan terakhir.
Hal itu, berbanding terbalik dengan rencana Pemkab dan DPRD Sidoarjo yang bakal menggenjot penggunaan APBD usai diketahui serapan anggarannya hanya mencapai 41,03 persen per 11 September 2025 lalu. Sementara hingga per tanggal 8 Oktober 2025 ini, serapan anggarannya hanya mencapai 43,16 persen. Artinya dalam sebulan hanya terserap sekitar 2,13 persen.
Kondisi ini memantik Pemerhati Kebijakan Publik Sidoarjo, M Badrus Zaman tidak mempercayai anggaran bakal terserap lebih besar di akhir tahun anggaran. Apalagi, akhir masa anggaran hanya tinggal tiga bulan ke depan.
"Minimnya serapan itu, berbanding terbalik dengan pernyataan Pemkab dan DPRD Sidoarjo yang menyampaikan komitmen kuat untuk mempercepat realisasi dan serapan APBD di tahun akhir anggaran. Termasuk soal ketidak inginan untuk memiliki Silpa besar di masa tutup anggaran," ujar Pemerhati Kebijakan Publik Sidoarjo, M Badrus Zaman kepada republikjatim.com, Rabu (08/10/2025) malam.
Badrus mengungkapkan jika Pemkab dan DPRD Sidoarjo memiliki komitmen kuat untuk mempercepat realisasi APBD, maka janji-janji seperti tidak ingin ada SILPA besar di akhir tutup tahun maupun berkeinginan memprioritaskan kebutuhan masyarakat dengan bekerja lebih cepat maka percepatan realisasi anggaran itu, selayaknya direaliasikan secepatnya. Badrus mengingatkan percepatan serapan anggaran jangan hanya lantang di dengungkan di masyarakat dan ruang publik saja. Akan tetapi harus diterapkan dengan program realistis untuk kepentingan masyarakat umum.
"Jangan menyampaikan percepatan realisasi anggaran kalau prakteknya tidak ada pergerakan anggaran dalam sebulan terakhir. Kalau ada percepatan serapan anggaran, yang pasti anggaran (uang rakyat) itu bakal dijadikan perbaikan jalan, rehab bangunan sekolah, peningkatan layanan kesehatan dan tentunya akan direalisasikan dalam pembangunan infrastruktur secara maksimal sesuai kebutuhan masyarakat Sidoarjo. Kenyataannya anggaran tidak bergerak dan tidak bergeser sama sekali," ungkap Badrus yang juga dikenal sebagai aktivis angkatan 1998 ini.
Faktanya, lanjut Badrus berdasarkan data terbaru per 8 Oktober 2025 ini, menunjukkan serapan anggaran yang sangat minim. Yakni hanya ada pergerakan anggaran sekitar 2,13 persen dari awalnya hanya terserap 41,03 persen menjadi 43,16 persen.
"Artinya, dalam hampir sebulan penuh, realisasi pengadaan hanya bertambah Rp 49,29 miliar dari total anggaran Rp 2,31 triliun. Padahal, kita sudah memasuki bulan Oktober Minggu kedua, kurang dari tiga bulan lagi menuju akhir tahun anggaran. Capaian ini masih jauh dari separuh target. Apalagi, dari ambang aman serapan anggaran sebesar 70 sampai 80 persen," tegas Pemerhati Kebijakan Publik yang akrab disapa Cak Badrus ini.
Bagi Cak Badrus melihat laju serapan anggaran yang tidak pernah ada perubahan itu, memprediksi potensi SILPA Tahun Anggaran 2025 bakal mencapai Rp 1,31 triliun. Kondisi ini, dinilai Cak Badrus bisa menjadi ancaman nyata bagi pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.
"Karena dengan dana sebesar itu seharusnya menjadi solusi konkret bagi persoalan dasar warga Sidoarjo. Yakni mulai perbaikan jalan berlubang, ruang kelas penuh, pelayanan fasilitas puskesmas yang kurang memadai dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak segera diserap anggaran itu, uang rakyat ini berisiko hanya mengendap di rekening Pemkab Sidoarjo saja, tanpa ada manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Sidoarjo di lapangan," jelasnya.
Sementara hingga saat ini, warga (rakyat Sidoarjo) tidak membutuhkan retorika. Mereka hanya menunggu hasil kerja nyata di lapangan yang direalisasikan melalui pembangunan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan warga Kota Delta. Karena itu, lanjut Cak Badrus selayaknya legislatif (DPRD Sidoarjo) perlu mulai menanyakan langsung apa yang menghambat proses pengadaan barang dan jasa maupun lainnya. Begitu pula soal kendalanya teknis, administratif atau justru kurangnya koordinasinya antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
"Sementara eksekutif (Pemkab Sidoarjo) seharusnya berani transparan menjelaskan hambatan sebenarnya di lapangan, bukan justru hanya sekadar memberi banyak alasan. Sekali lagi Pemkab Sidoarjo harus berani menunjukkan langkah konkret untuk mengatasi minimnya serapan anggaran itu," papar Badrus yang juga alumni salah satu kampus terkemuka di Malang ini.
Kendati demikian, Badrus sangat menyadari dan memahami soal pengadaan itu tidak selalu mudah. Akan tetapi sejak awal seharusnya komitmen tetap dijaga.
"Kalau dalam tiga bulan ke depan serapan anggaran tidak melonjak (naik) signifikan, maka ini bukan lagi soal kapasitas teknis, melainkan soal komitmen politik dan tanggung jawab moral terhadap amanah anggaran publik yang diberikan ke para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Karena bagi kami, janji itu hutang. Apalagi, kalau hutangnya kepada rakyat. Jangan sampai akhir Desember nanti, APBD 2025 hanya jadi catatan di laporan keuangan, sementara kebutuhan warga tetap terbengkalai," tandasnya.
Sementara Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati belum memberikan jawaban detail soal minimnya serapan anggaran pengadaan itu. Bahkan saat ditanya berbagai kendalanya di lapangan hingga serapan anggaran pengadaan tidak ada perubahan dan pergerakan belum memberikan jawaban. Hel/Waw
Editor : Redaksi
