Sidoarjo (republikjatim.com) - Ratusan warga Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Desa setempat, Selasa (16/09/2025). Ratusan massa ini mendesak Kepala Desa (Kades) Boro, Mochammad Shoicunuruddin lengser dari jabatannya. Warga menduga Kades ini terlibat dalam kasus dugaan penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Desa Boro dan didampingi LSM Seven Gab ini, mulai pagi membentangkan sejumlah spanduk serta poster kecaman. Mereka menuntut Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemerintah daerah segera mengaudit serta menginvestigasi pengelolaan keuangan Desa Boro.
Sejumlah spanduk dan poster kecaman itu diantaranya bertuliskan Turunkan Kades Korup, Kades Ojok Sok Kuwoso, Kades Nyodok Terus Desa Tak Terurus, Lurah Tidak Lagi Bisa Dipercaya, Masyarakat Bersatu untuk Desa Boro, Butuh Uang Jujur Ae dan lain-lainnya.
Koordinator Aksi, Hariadi yang akrab disapa Banteng menyebut ada 15 poin tuntutan warga dalam aksi demo itu. Namun semua terangkum dalam tiga poin utama. Pertama, transparansi pengelolaan APBDes, terutama setoran hasil lelang tanah kas desa periode 2024 - 2025. Kedua, keterbukaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejak 2023 - 2025 yang dinilai tidak jelas penggunaannya. Ketiga, realisasi program pembangunan yang telah dianggarkan namun tak kunjung terlaksana.
"Dana desa itu, seharusnya digunakan untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Tapi faktanya, banyak program tidak berjalan, tidak ada pembangunan dan kegiatan pemberdayaan mandek (macet)," ujar Hariyadi Banteng di sela aksi, Selasa (16/09/2025).
Selain itu, lanjut Hariyadi warga juga menuding pemerintah desa minim transparansi dalam pelaporan seluruh penggunaan keuangan desa. Hal ini, lantaran Musyawarah Desa (Musdes) dianggap hanya formalitas tanpa penjelasan detail mengenai realisasi anggaran.
"Kami tidak ingin desa ini semakin terpuruk. Kalau Kades tidak mundur, aksi akan kami lanjutkan dengan massa lebih besar," tandas salah seorang peserta aksi dibarengi teriakan semangat warga dengan yel-yel mendesak Kades agar segera mundur.
Meski sempat memanas, aksi berjalan kondusif dengan pengawalan ketat aparat Polsek dan Koramil Tanggulangin. Perwakilan warga kemudian diterima pihak kecamatan untuk menyampaikan aspirasi secara tertulis.
Dalam forum mediasi itu, Kades Boro, Mochammad Shoicunuruddin, akhirnya memberikan klarifikasi. Ia mengakui sebagian hasil lelang tanah desa Tahun 2024 tidak sepenuhnya masuk ke Rekening Kas Desa.
"Sebagian uang lelang memang masuk ke rekening desa, tetapi tidak cukup. Sisanya, saya berikan kepada empat perangkat desa," katanya.
Pernyataan itu justru semakin memicu kecurigaan warga atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggunaan anggaran itu. Namun,
Kades yang akrab disapa Udin ini menambahkan, salah satu tuntutan warga terkait proyek pengurukan di TPST berawal dari kondisi banjir di Sungai Gedangrowo. Ia mengklaim telah menggelar musyawarah desa bersama perwakilan 25 RT yang menyetujui langkah pengurukan dengan bantuan alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA) Pemkab Sidoarjo.
"Atas hasil rapat itu, dua hari berikutnya saya harus memberikan jawaban tertulis kepada warga," ucapnya.
Sementara Kapolsek Tanggulangin, AKP Anggono menegaskan kebebasan berpendapat di muka umum dijamin undang-undang. Namun, tetap harus dilakukan dengan tertib dan kondusif.
"Kami persilahkan menyampaikan aspirasi, tetapi harus tetap dalam suasana kondusif dan aman," ucapnya.
Camat Tanggulangin, Sabino Moriano memastikan pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan warga dengan melaporkan seluruh tuntutan warga ke Bupati Sidoarjo dan Inspektorat Pemkab Sidoarjo.
"Seluruh aspirasi warga kami terima. Proses pemeriksaan akan dilakukan sesuai prosedur. Dalam dua hari ke depan, kami akan mendampingi Kepala Desa (Kades) memberikan jawaban kepada masyarakat Boro," pungkasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
